PDIP Soroti Pengawasan Ketat dan Fokus Sistemik dalam Wacana Revisi UU KPK

Selain pengawasan internal, PDIP juga menekankan agar KPK difokuskan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang bersifat khusus dan berdampak sistemik. Fokus ini dinilai penting agar lembaga antirasuah dapat bekerja secara efektif.

"Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK," tutur Hasto.

Mendorong Independensi dengan Check and Balances

Di sisi lain, Hasto juga menyoroti pentingnya menjaga mekanisme kontrol. PDIP mendorong adanya penyidik independen di KPK, namun dengan tetap melibatkan peran Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sistem check and balances.

"Sehingga PDI Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen, tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung itu tetap digunakan sebagai check and balances dari fungsi-fungsi penyidikan yang ada di KPK," pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan posisi PDIP dalam wacana revisi UU KPK yang kembali mengemuka, menekankan pada penguatan kelembagaan, akuntabilitas, dan fokus penanganan kasus yang strategis.