Pemerintah Finalisasi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Targetkan Operasional 2026

Dari sisi angka, capaian inklusi keuangan Indonesia patut disyukuri. Tingkatnya telah mencapai sekitar 93,9%, mendekati target nasional. Namun, di balik angka yang menggembirakan itu, tersimpan tantangan besar yang kini menjadi fokus utama: literasi.

Satrio menyoroti bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal, berkisar pada 50–58%. Data ini mengindikasikan sebuah kesenjangan; banyak yang sudah terjangkau layanan, namun belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkannya secara optimal, termasuk menimbang manfaat dan risikonya.

“Gap literasi ini yang masih dikejar. Dengan literasi, masyarakat tahu gunanya apa, manfaatnya apa, dan bagaimana memaksimalkan akses ke lembaga keuangan,” ujarnya menegaskan.

Memanfaatkan Gelombang Digital untuk Edukasi

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah melihat perkembangan pesat keuangan digital sebagai momentum berharga. Kemudahan transaksi non-tunai, yang kini bahkan telah merambah ke pedagang kecil di pelosok, membuka peluang baru untuk mempercepat edukasi.

“Sekarang jamannya digital. Orang mungkin lebih khawatir ketinggalan handphone daripada dompet. Semua bisa bayar pakai QRIS. Pedagang di pinggiran pun sudah banyak yang terakses,” katanya menggambarkan realitas yang berubah cepat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menjelaskan bahwa Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan akan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tugas utamanya adalah mempersiapkan data keuangan yang mudah diakses publik dan secara masif melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, sebuah langkah krusial untuk mengubah akses menjadi kesejahteraan yang nyata.