Basuki Hadimuljono, sang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, baru-baru ini membeberkan agenda utama lembaganya untuk lima tahun ke depan. Periode 2025-2029 akan jadi masa yang sibuk. Fokusnya? Menggenjot pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif, beserta segala sarana penunjangnya.
Semua target itu, menurut Basuki, sudah tertuang dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2025. Ia memaparkan hal ini pada Senin (30/3/2026).
"Ada beberapa indikator di dalamnya," ujarnya memulai.
"Target pertama, area kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya yang terbangun harus mencapai 850 hingga 1100 hektar. Padahal, luas total KIPP itu sendiri 6600 hektar," jelas Basuki.
Tak cuma soal lahan. Pemerintah juga punya target ambisius memindahkan ribuan Aparatur Sipil Negara. Angkanya berkisar antara 1.700 sampai 4.100 orang. Di sisi lain, mereka juga menaruh harapan besar pada sektor swasta.
"Nilai investasi swasta di IKN ditargetkan menyentuh angka 70 triliun rupiah," tambahnya.
Lalu, apa saja program prioritas yang akan digeber? Basuki menyebut dua kegiatan kunci untuk tahun 2026 yang tercantum dalam renstra. Intinya, semua untuk mendukung pembangunan IKN.
"Bapak-bapak sekalian yang kami hormati," katanya.
"Kegiatannya meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, plus sarana prasarananya. Kemudian, pembangunan hunian vertikal, aksesibilitas, dan konektivitas," papar Basuki lebih rinci.
Namun begitu, pembangunan fisik saja tidak cukup. Ada aspek lain yang tak kalah penting: sumber daya manusianya. Otorita akan melakukan pembinaan bagi ASN yang pindah. Yang menarik, mereka juga serius ingin menerapkan sistem pemerintahan berbasis smart city di ibu kota baru ini.
Jadi, dalam lima tahun ke depan, IKN tak hanya akan dijejali gedung-gedung baru. Tapi juga diharapkan menjadi kota yang cerdas dan terhubung.
Artikel Terkait
Satgas PRR Percepat Pembangunan 1.500 Sumur Bor dan Fasilitas Air Bersih bagi Penyintas Bencana di Tiga Provinsi Sumatra
Kejari Serang Tahan Mantan Kepala BPN Kota Serang, Enam Orang Tersangka Kasus Pungli Uang Taktis Selama Lima Tahun
Wakil MPR Eddy Soeparno Dukung Pembentukan Badan Pengelola Ekspor untuk Optimalkan Penerimaan Negara
Pemerintah Optimalkan BUMN Ekspor Danantara untuk Berantas Praktik Under-Invoicing yang Gerus Penerimaan Negara