DPRD Se-Indonesia Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah

Suara dari daerah kembali bergema di gedung parlemen. Perwakilan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) datang menemui Komisi XI DPR RI, membawa satu keluhan yang sama: soal pemotongan dana Transfer ke Daerah atau TKD. Intinya, mereka minta kebijakan ini jangan disamaratakan begitu saja.

Ketua Umum Adkasi, Siswanto, dengan tegas menyatakan bahwa kondisi fiskal tiap daerah itu beda-beda. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu benar-benar meneliti dampak pengurangan anggaran ini di lapangan.

"Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda," ujar Siswanto, Selasa (3/2/2026).

Dia punya data yang cukup mencengangkan. Sekitar 90 persen daerah di Indonesia, kata Siswanto, kondisi keuangannya belum bisa dibilang mandiri. Artinya, sebagian besar pemda masih sangat menggantungkan napas pada anggaran dari pusat.

"Dari 415 kabupaten di Indonesia, itu 90 persen dalam kondisi keuangan rendah. Rendah dalam konteks diukur dari dari Pendapatan Asli Daerah-nya itu di bawah 10 persen dibandingkan dengan jumlah APBD," paparnya lebih rinci.

Namun begitu, di tengah keluhan tersebut, Adkasi menyatakan tetap mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program seperti Makan Bergizi Gratis hingga ketahanan pangan disebutnya punya dampak langsung yang dirasakan masyarakat.