Prabowo di Davos: Strategi Hedging Indonesia di Panggung Gaza

Kenapa Gaza begitu penting? Ini bukan cuma soal tragedi kemanusiaan yang memilukan. Secara geopolitik, wilayah ini berada di simpul yang strategis, berkaitan langsung dengan legitimasi global, keamanan kawasan, dan kalkulasi aliansi kekuatan besar. Dalam teori klasik, kawasan Timur Tengah-Mediterania Timur adalah bagian dari rimland, sabuk tepian yang selalu jadi rebutan pengaruh. Siapa yang hadir dan mendesain masa depan pasca-konflik, dialah yang berpeluang besar menetapkan aturan main untuk tahun-tahun mendatang.

Dari sudut pandang maritim, bobot Gaza makin terasa. Kontrol atas jalur komunikasi laut dan jaringan perdagangan di sekitarnya adalah sumber pengaruh yang nyata. Bagi Indonesia, negara kepulauan yang rentan gejolak geopolitik, de-eskalasi tentu sebuah kepentingan. Tapi itu tidak boleh dibayar dengan mengorbankan prinsip dukungan pada hak-hak Palestina.

Untuk memahami panggung yang sedang dibangun, kita perlu lihat dua keputusan PBB. Pertama, Resolusi DK 2803 tadi, yang mengesahkan kerangka pasca-konflik termasuk BoP dan ISF. Resolusi ini sendiri menuai kritik, karena dianggap belum menjamin representasi Palestina yang memadai dan pengawasan PBB yang kuat.

Kedua, ada resolusi Majelis Umum PBB pada 12 Desember 2025. Disahkan dengan dukungan 139 negara, resolusi ini menegaskan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, termasuk soal akses kemanusiaan dan penghormatan terhadap fasilitas PBB. Dua dokumen ini menggambarkan pertarungan naratif: di satu sisi ada arsitektur pasca-konflik yang diinisiasi DK, di sisi lain ada desakan normatif global yang menekankan aspek kemanusiaan dan hukum.

Di titik inilah risiko terbesar sering muncul. Agenda “stabilisasi” bisa dengan mudah mengubur agenda “keadilan”. Isu kemanusiaan bisa berubah jadi sekadar masalah keamanan semata, sementara hak, akuntabilitas, dan keadilan dipinggirkan.

Kalau Indonesia memilih jadi penonton, peluang untuk memasang rem atas pergeseran itu akan lenyap. Tapi dengan hedging yang disiplin masuk untuk memengaruhi, sambil tetap membawa pagar pengaman normatif Indonesia punya peluang mendorong agar stabilisasi tidak menjadi alibi untuk menunda-nunda agenda politik Palestina tanpa batas waktu.

Rasminto. Dosen Geografi Politik UNISMA, Founder Human Studies Institute (HSI) dan Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi DKI Jakarta.