Eropa Terjebak dalam Permainan Pecah Belah yang Abadi

Pecah Belah dan Kuasai: Sebuah Strategi yang Tak Pernah Usang

Membelah lawan untuk lebih mudah menguasainya. Prinsip itu sudah tua umurnya, mungkin setua ambisi kekuasaan itu sendiri. Kekaisaran Romawi dulu punya semboyan terkenal: divide et impera. Pecah belah, lalu kuasai. Intinya sederhana, tapi efektifnya luar biasa.

Machiavelli, dalam bukunya Seni Perang, juga memberi nasihat serupa. Dia mendorong para penguasa untuk menaburkan kecurigaan dan memicu perselisihan di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing. Tujuannya jelas: melemahkan mereka semua. Inggris, pada masanya, mahir sekali memainkan kartu ini. Di India, mereka mengobarkan perpecahan antar suku. Di Eropa, mereka tak segan mengerahkan militer untuk menekan kekuatan mana pun yang mulai terlihat terlalu dominan.

Amerika Serikat, dalam banyak hal, meneruskan warisan strategi ini. Lihat saja yang terjadi di Eropa belakangan ini. Sejumlah pemimpin Eropa berpendapat bahwa Rusia terus berusaha mengeksploitasi bahkan memperlebar perbedaan kepentingan antar negara Eropa. Bagi Moskow, sebuah Eropa yang bersatu tentu saja bisa merugikan ambisinya untuk mengatur ulang peta geopolitik dunia.

Di sisi lain, propaganda dari pihak Barat juga tak kalah gencarnya. Mereka berusaha menanamkan benih ketidakpercayaan antara Tiongkok dan Rusia. Isunya macam-macam: mulai dari klaim bahwa Tiongkok diam-diam ingin menguasai Timur Jauh Rusia, sampai desas-desus bahwa Rusia pada akhirnya akan meninggalkan Tiongkok dan kembali berbalik ke Barat.

Namun, jika kita menengok ke belakang, inisiasi strategi divide et impera yang paling terkenal dari Washington mungkin adalah langkah Henry Kissinger di era 1970-an. Saat Perang Dingin memanas, dia berhasil menciptakan celah antara pemimpin Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Tapi, menurut Hendra Manurung (2025), banyak negara berkembang saat ini justru masih terjebak dalam tantangan yang struktural, yang sering diperparah oleh dinamika neokolonialisme.

Politik luar negeri AS memang punya pola yang bisa dipelajari. Washington jarang menyembunyikan rasa tidak suka ketika sekutunya mengambil jalan sendiri. Ambil contoh ketika Kanselir Jerman Barat, Willy Brandt, memulai Ostpolitik di awal 1970-an dengan mengimpor energi dari Uni Soviet. Kebijakan yang bertujuan merajut hubungan dengan Eropa Timur ini dianggap menyebalkan. Tapi nyatanya, para kanselir setelah Brandt seperti Helmut Kohl, Gerhard Schröder, dan Angela Merkel terus melanjutkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Moskow.

Kerja sama itu akhirnya benar-benar memuncak jadi masalah bagi AS. Ketidakpuasan yang terpendam sejak era Gorbachev dan Yeltsin meledak ketika Presiden Joe Biden, pada Februari 2022, berjanji akan menghentikan proyek pipa Nord Stream 2 jika Rusia menginvasi Ukraina. Biden menepati janjinya. Dan konflik bersenjata di Ukraina pun menjadi alat ampuh untuk memisahkan Eropa dari Rusia. Bukan cuma Ukraina yang dikorbankan di panggung geopolitik ini, seperti yang pernah diungkapkan Müllerson (2014), tapi juga menciptakan mimpi buruk bagi banyak negara Eropa.

Vladimir Putin sendiri sudah lama bersikukuh dengan satu hal. Pada 2012 dia menulis, “Rusia pada umumnya selalu menikmati hak istimewa untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang independen.” Pernyataan itu mungkin adalah jawaban atas kekecewaan terhadap era Yeltsin, di mana Moskow gagal diakui Washington sebagai mitra yang setara dan berdiri sendiri. Intinya, Rusia menolak sekadar menjadi pengikut.

Penolakan itu jelas terasa di Konferensi Keamanan Munich 2007. Pidato Putin justru menimbulkan salah paham di antara negara-negara yang sudah terbiasa patuh. Kemudian, setahun kemudian di Bukares, NATO membuka pintu keanggotaan untuk Georgia dan Ukraina. Bagi Moskow, ini adalah lanjutan dari kebijakan penahanan (containment) lama yang dulu ditujukan ke Uni Soviet. Padahal, para pemimpin Rusia dari Gorbachev sampai Putin selalu menyebut Rusia sebagai bagian dari Eropa. Putin bahkan pernah membantu Washington merespons serangan 9/11.

Mungkin kesombongan Washington bisa dimengerti. Tapi yang sulit dipahami adalah mengapa banyak negara Eropa masih mengikuti kebijakan penahanan itu, padahal jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan regional mereka sendiri. Sejarawan Prancis Eric Branca (2022) mengungkapkan panjang lebar bagaimana AS berusaha mengisolasi bahkan berencana menyingkirkan Presiden Charles de Gaulle karena kebijakan independennya. Mulai dari dukungan De Gaulle bagi nasionalis Aljazair, pengakuan terhadap Tiongkok yang lebih dulu dari AS, sampai penarikan Prancis dari komando militer NATO pada 1966, semua itu sangat mengganggu Washington.

Sayangnya, visi politik jangka panjang seperti itu sepertinya langka di kalangan elit Eropa sekarang. Bahkan pada November 1991, Presiden François Mitterrand sudah meramalkan bahwa Ukraina akan merdeka dan suatu hari perang akan terjadi di sana. Ramalannya ternyata benar.

Konflik di Ukraina memang seperti sudah ditakdirkan. Pemicunya berlapis-lapis. Tonggak pentingnya adalah tahun 2014, peristiwa yang di Barat disebut Revolusi Maidan. Saat itu, dukungan Barat terhadap perubahan kekuasaan di Kiev terang-terangan. Senator John McCain dengan bangga menyatakan dukungan untuk oposisi. Rekaman telepon antara Asisten Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt membahas komposisi pemerintahan baru beredar luas. Dukungan juga datang dari pejabat senior Uni Eropa.