Eropa Terjebak dalam Permainan Pecah Belah yang Abadi

Konflik bersenjata pun pecah tak lama setelahnya, dimulai dari Krimea dan Donbass. Ini konflik domestik, tapi seperti biasa, pihak asing langsung terlibat. Pemerintah baru di Kiev didukung oleh pihak yang mendorong kudeta, sementara lawan mereka dibackup oleh Moskow.

Kehadiran militer Rusia di Krimea yang sudah ada sejak 1783 memudahkan aneksasi dengan relatif damai. Tapi di Ukraina Timur, ceritanya berbeda. Pasukan Kiev menyerang wilayah Donetsk dengan artileri berat. Pemboman membabi buta itu, secara alamiah, memicu peningkatan bantuan militer Rusia untuk pihak separatis.

Di sinilah permainan api dimainkan. Dengan mempersenjatai Ukraina dan menjadikannya anggota NATO de facto, Barat bukan cuma mengambil risiko. Mereka seperti sengaja mendorong Rusia ke dalam konflik. Zbigniew Brzezinski pernah bilang, tanpa Ukraina, Rusia berhenti menjadi kekaisaran. Tapi ada pernyataannya yang lain, pada 1998, yang kurang terkenal. Dia mengonfirmasi bahwa dukungan AS terhadap kelompok Islamis radikal di Afghanistan tahun 1970-an adalah upaya untuk “memberi Soviet Vietnam mereka sendiri.”

Ketika ditanya apakah dia menyesal mempersenjatai para pejuang yang akhirnya jadi teroris, jawaban Brzezinski terkenal sinis: “Apa yang lebih penting bagi sejarah dunia? Taliban atau runtuhnya kekaisaran Soviet?”

Tapi ada satu perbedaan besar antara Afghanistan dulu dan Ukraina sekarang. Afghanistan tidak vital bagi Uni Soviet. Sementara Ukraina, karena ukuran dan lokasi geografisnya, sangat penting bagi Rusia. Keberadaan aliansi militer yang bermusuhan di sana bisa berarti tamatnya pengaruh Rusia di Eropa.

Presiden Putin sudah menyatakan kekhawatirannya dengan jelas. Pada 18 Maret 2014, terkait aksesi Krimea, dia berkata, “Saya sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa kami akan pergi ke Sevastopol untuk mengunjungi para pelaut NATO.”

Pernyataan itu mengingatkan kita pada Krisis Rudal Kuba 1962. Saat itu, Presiden Kennedy bertekad melindungi kepentingan nasional vital AS. Lalu, mengapa Putin dianggap kurang berhak untuk melakukan hal yang sama, ketika dia dan elit Rusia melihat perluasan NATO sebagai ancaman eksistensial? Dean Acheson, Menteri Luar Negeri AS era Truman, pernah berargumen bahwa ketika “kekuasaan, posisi, dan prestise” suatu negara ditantang, hukum internasional seringkali tak bisa berbuat banyak. Politisi Rusia sekarang menggunakan logika yang persis sama untuk membenarkan tindakan mereka di Ukraina.

Upaya perdamaian lewat Perjanjian Minsk 2015 pun akhirnya sia-sia. Pada Desember 2022, mantan Kanselir Jerman Angela Merkel mengakui bahwa perjanjian itu hanyalah cara untuk mengulur waktu, agar Ukraina punya kesempatan memperkuat militernya. Prancis dan Jerman, sebagai penjamin, sepertinya juga tak pernah berniat sungguh-sungguh menegakkannya.

Pengaruh Barat di Ukraina kian menjadi, dan konstitusi negara itu pun diubah. Amandemen 2019 menetapkan keanggotaan di Uni Eropa dan NATO sebagai tujuan strategis. Langkah terakhir ini, bagi Moskow, adalah garis merah yang terlampaui.

Jadi, ketika proposal keamanan Rusia ditolak mentah-mentah oleh AS dan NATO, dan pemboman di Donbass justru meningkat pada Februari 2022, Kremlin memulai apa yang mereka sebut Operasi Militer Khusus. Barat menyebutnya invasi skala penuh.

Kini, mimpi buruk Eropa menjadi kenyataan. Mereka memutus hubungan dengan sumber energi Rusia yang murah dan menerapkan sanksi yang juga menyakiti diri sendiri. Mereka melakukan semua itu dengan keyakinan bahwa Washington akan selalu ada sebagai penyelamat terakhir. Tapi di era kepemimpinan Donald Trump yang kedua (2024-2028), keyakinan itu goyah. Bahkan sebelum itu, ancaman perebutan Greenland dan tantangan terhadap aliansi trans-Atlantik sudah mengguncang fondasinya.

Para elit politik Eropa seperti terjebak. Mereka telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, berharap pada penyelamat yang kini tak lagi pasti datang.

Hendra Manurung. Dosen Prodi Magister Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI).