Diklat ASN dan Ironi Negara yang Sibuk Data tapi Miskin Analisis

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal data yang salah bisa memicu pemborosan anggaran sebenarnya menyentuh hal yang mendasar. Intinya sederhana: data yang keliru akan melahirkan kebijakan yang salah arah. Persoalannya, di banyak kantor pemerintahan, data sudah menumpuk. Sistemnya pun sudah jalan. Tapi, sayangnya, kemampuan aparatur sipil negara (ASN) untuk benar-benar berpikir dengan data masih jauh tertinggal. Di sinilah peran pelatihan atau diklat ASN seharusnya jadi kunci.

Faktanya, data di instansi pemerintah kerap bukan jadi bahan untuk memutuskan sesuatu. Justru, data lebih sering dipakai untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil dari awal.

Selama ini, diklat ASN lebih banyak dilihat sebagai cara untuk tingkatkan kompetensi administratif belaka. Misalnya, memahami aturan, menguasai aplikasi, atau sekadar memenuhi target jam pelatihan. Dalam pola pikir seperti ini, data cuma dianggap sebagai urusan teknis sesuatu yang harus diisi, dilaporkan, lalu ditampilkan rapi di dashboard. Padahal, tantangan sebenarnya dalam membangun negara berbasis data bukan pada ada atau tidaknya data. Yang lebih krusial adalah kemampuan menafsirkan apa makna di balik angka-angka itu.

Yang lebih dominan sekarang ini malah "kepemimpinan berbasis slide". Siapa yang presentasinya paling memukau, dialah yang menang. Bukan yang datanya paling valid dan kuat. Negara terlihat makin digital, tapi proses berpikir di balik kebijakan seringkali masih sangat analog.

Negara berbasis data pada hakikatnya adalah negara yang bisa belajar dari realitasnya sendiri. Data bukan tujuan akhir. Ia adalah bahan baku untuk membangun pengetahuan, yang akhirnya melahirkan kebijakan yang tepat. Tapi tanpa kapasitas analitis yang memadai, data justru berisiko jadi ilusi objektivitas: terlihat ilmiah, tapi tak benar-benar dipakai untuk memahami persoalan publik secara mendalam.

Karena itu, diklat ASN tidak bisa lagi sekadar fokus pada penguasaan alat atau aplikasi. Yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma: dari sekadar pelatihan menuju pembelajaran. Dari transfer materi ke pembentukan cara berpikir. ASN perlu dilatih untuk mengajukan pertanyaan kritis berbasis data: pola apa yang muncul, anomali apa yang mencurigakan, dan apa implikasi kebijakan dari deretan angka tersebut.

Ada ironi yang menyolok. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin jarang ia bersentuhan dengan data mentah. Informasi yang sampai ke mejanya sudah disaring berlapis: oleh staf, lewat laporan, ringkasan, dan tentu saja, slide. Akibatnya, banyak pemimpin justru mengambil keputusan paling strategis dengan pemahaman yang dangkal terhadap realitas.

Dalam banyak rapat, kalimat "berdasarkan pengalaman saya..." seringkali punya bobot lebih berat ketimbang temuan data. Pengalaman pribadi dianggap sebagai otoritas kebenaran, seolah realitas sosial cukup dibaca dari ingatan satu orang, bukan dari pola empiris yang terkumpul. Intuisi, sayangnya, sering dianggap lebih sakral daripada bukti.

Artinya, substansi diklat harus berubah total. Literasi data, analisis kebijakan, pemikiran sistem, dan kemampuan membaca konteks sosial dari data harus jadi kompetensi inti. Bukan sebagai pelajaran tambahan, tapi sebagai fondasi cara kerja birokrasi modern. Tanpa itu, negara berbasis data cuma akan melahirkan birokrasi yang sibuk mengelola informasi, tapi miskin pengetahuan.

Indikator keberhasilan diklat pun harus kita pikir ulang. Bukan lagi soal berapa banyak peserta yang lulus atau sertifikat yang dicetak. Tapi, apa yang benar-benar berubah di organisasi setelahnya: apakah kebijakan jadi lebih tepat sasaran, anggaran lebih efisien, atau layanan publik lebih responsif.

Ini yang menarik: capaian nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tinggi tak selalu sejalan dengan literasi data para pimpinan. Banyak instansi dapat skor bagus dalam evaluasi SPBE sistem terintegrasi, aplikasi jalan, dashboard keren tersedia tapi dalam praktiknya, keputusan strategis masih lebih sering ditentukan oleh intuisi, pengalaman pribadi, atau pertimbangan politik semata. Dashboard dibuka di awal rapat, lalu ditutup begitu pembahasan serius dimulai.

SPBE, dalam banyak kasus, cuma berhenti sebagai indikator kesiapan teknologi. Bukan indikator kematangan cara berpikir. Negara terlihat makin digital, tapi belum tentu makin data-driven. Yang terjadi justru paradoks: birokrasi secara sistem semakin canggih, tapi logika kerjanya dalam mengambil kebijakan tetap sama dengan cara lama.

Tapi perlu dicatat, membangun pemimpin yang melek data bukan berarti mengubah mereka jadi analis teknis atau programmer. Kepemimpinan berbasis data bukan soal kemampuan menulis kode atau mengolah dataset rumit. Itu ranah teknis yang penting, tapi bukan inti dari peran seorang pemimpin.

Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin di era ini adalah kemampuan kognitif dan strategis: bisa mengajukan pertanyaan tepat terhadap data, paham konteks di balik angka, mengenali bias, serta menggunakan data sebagai pertimbangan kebijakan bukan sekadar alat legitimasi untuk keputusan yang sudah dipatok dari awal.

Contohnya, seorang pimpinan yang melek data tak harus bisa mengolah dataset sendiri. Ketika melihat angka kemiskinan naik, ia tak langsung menyimpulkan itu adalah kegagalan kebijakan. Ia akan menelusuri dulu: jangan-jangan kenaikan itu disebabkan perubahan metodologi pendataan, perluasan cakupan survei, atau memang betul terjadi penurunan kesejahteraan.

Sebaliknya, tak jarang rapat kebijakan diisi paparan data 20 slide, tapi ditutup dengan satu kalimat pamungkas: "di lapangan rasanya tidak seperti itu". Pada detik itu, data berubah fungsi. Dari alat analisis menjadi sekadar ornamen presentasi.

Pengalaman penulis sendiri cukup menggambarkan paradoks ini. Dulu, penulis terlibat dalam pengembangan aplikasi dashboard kinerja bernama Makarti 5.0. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan capaian unit kerja secara visual, mulai dari aspek branding, inovasi, jaringan, hingga pembelajaran. Secara konsep, tujuannya mulia: membantu pimpinan membaca kinerja organisasi secara utuh dan merumuskan strategi.

Tapi yang terjadi ironis. Alih-alih mendiskusikan pola kinerja yang muncul misalnya unit mana yang unggul dalam inovasi atau lemah dalam kolaborasi fokus pimpinan malah ke satu hal: unit kerja mana yang belum mengisi data. Perhatiannya bergeser dari membaca makna data menjadi memastikan kepatuhan administratif.

Momen itu menyadarkan satu hal. Persoalan utamanya bukan pada ada atau tidaknya sistem, tapi pada cara berpikir tentang data itu sendiri. Ketika data hanya dipahami sebagai kewajiban untuk diisi, dashboard secanggih apapun tak akan pernah jadi alat pengambilan keputusan. Ia cuma jadi instrumen kontrol, bukan instrumen pembelajaran.

Situasi ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan berbasis data bukan terletak pada ketersediaan informasi. Tapi pada distribusi kapasitas berpikir. Struktur organisasi tetap hierarkis, tapi proses berpikirnya terbalik: yang memahami realitas ada di bawah, sementara yang memegang otoritas keputusan ada di atas, dengan literasi data yang terbatas.

Fenomena serupa terlihat dalam manajemen talenta birokrasi, contohnya dalam proses pemilihan pejabat lewat Baperjakat. Idealnya, proses ini berbasis data kinerja, rekam jejak, hasil asesmen, dan pemetaan potensi. Namun pada kenyataannya, keputusan seringkali lebih dipengaruhi persepsi subjektif, aduan informal, atau narasi personal yang sulit diverifikasi.

Di sinilah literasi data para pemimpin jadi krusial. Tanpa kemampuan membaca dan mempercayai data secara kritis, instrumen-instrumen modern seperti e-kinerja atau talent pool berisiko cuma jadi ritual administratif belaka. Sistemnya sudah dibangun, indikatornya ada, tapi keputusan strategis tetap diambil dengan logika lama: intuisi, kedekatan, dan kompromi kekuasaan.

Pada akhirnya, negara berbasis data akan selalu gagal jika dipimpin oleh elite yang lebih percaya pada intuisi daripada bukti. Transformasi digital tanpa diiringi transformasi cara berpikir hanya akan melahirkan birokrasi yang tampak modern di layar, tapi feodal di ruang rapat. Dan di situlah, diklat kepemimpinan ASN seharusnya tak lagi sekadar mencetak pejabat patuh prosedur, melainkan pemimpin yang mampu berpikir jernih di tengah banjir data.