Tito Karnavian Pacu Bantuan Korban Bencana, Rp 15 Ribu per Hari hingga Stimulus Rp 5 Juta

Dari 52 kabupaten/kota terdampak, ternyata enam daerah tidak mengajukan bantuan. Alasannya, kerusakan dinilai tak signifikan dan sudah ditangani mandiri. Jadi, konsentrasi sekarang ada di 46 daerah lainnya.

Progresnya? Dari 46 itu, 37 kabupaten/kota sudah diverifikasi datanya oleh BPS. Sembilan sisanya masih dicek. Setelah validasi selesai, BNPB akan segera mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Tujuannya agar pencairan bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang bisa segera dilakukan.

"Sedangkan yang (rusak) berat tadi kita sudah tahu, kira-kira yang mau rumah sendiri sama yang di kompleks. Sehingga yang di kompleks otomatis Pak Menteri PKP sudah bisa ngitung berapa, tanahnya disiapkan Pemda sendiri. Dan yang mau sendiri (in situ) ya dibangunkan BNPB. BNPB bisa ngitung juga anggarannya," tambah Tito.

Dalam rapat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menegaskan pentingnya kecepatan yang tetap mengikuti aturan. Ia menekankan, gotong royong antar kementerian adalah kunci agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan hasilnya berkualitas.

"Untuk bagaimana semuanya tetap tata kelolanya benar tapi cepat dan berkualitas. Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas. Yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, kami mendukung dan dan sangat tepat Bapak Presiden menunjuk ke beliau untuk bisa mengkoordinir ini semua. Saya pikir Bapak Mendagri juga banyak sekali di lapangan," ujar Maruarar.

Ia juga mengingatkan soal data yang akurat dan pemilihan lokasi relokasi. Lokasi baru harus aman dari bencana, dekat dengan sumber penghidupan, dan punya akses ke fasilitas dasar seperti pasar atau puskesmas.

"Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya. Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti benar-benar cek betul (ekosistemnya)," tegasnya.

Rakor hari ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara, hadir secara daring Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Perwakilan dari tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota juga turut mengikuti.