Menko Hukum dan HAM: Penyiraman Aktivis KontraS Serangan terhadap Demokrasi

Yusril Ihza Mahendra, sang Menko Hukum dan HAM, bersuara lantang. Menanggapi penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, aktivis KontraS, ia menyebutnya bukan sekadar kejahatan biasa. Ini, tegasnya, adalah serangan telak terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

"Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan, "Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi."

Nada suaranya tegas. Bagi Yusril, kekerasan semacam ini tak bisa ditolerir dalam keadaan apa pun. Semua pihak, menurutnya, harus bisa menghormati perbedaan pandangan. Itu harga mati dalam kehidupan berbangsa.

"Menyerang aktivis demokrasi dan HAM, meskipun satu pihak berbeda pendapat dengan mereka, tetap tidak dapat dibenarkan," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Dalam demokrasi setiap orang hendaknya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua berbuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi."

Lebih jauh, Yusril mendesak aparat penegak hukum untuk tak setengah-setengah. Polri diminta tak cuma menangkap pelaku di lapangan, tapi membongkar tuntas siapa dalang di balik layar.

"Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan," tegasnya.

Ada alasan kuat di balik desakan itu. Pola serangannya, menurut pengamatannya, menunjukkan indikasi perencanaan yang matang dan terorganisir. Logikanya, penegakan hukum mustahil berhenti hanya pada si tukang eksekusi.

"Pola serangan yang dilakukan nampaknya terencana dan terorganisir, sehingga pengungkapan peristiwa ini tidak boleh berhenti di tingkat eksekutor, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual di baliknya," kata Yusril.

Soal proses hukum, ia mengaku sudah turun tangan. Koordinasi langsung dengan aparat di lapangan telah dilakukan.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya yang menangani kasus ini bersama Bareskrim Polri. Saat ini mereka masih melakukan pendalaman, sehingga belum dapat mengungkapkan apa pun kepada publik," ujarnya.

Namun begitu, ia punya harapan untuk publik. Yusril mengimbau masyarakat agar bersabar, menunggu hasil penyelidikan polisi. Biar proses hukum yang berjalan yang nantinya memberi kejelasan.

"Saya mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar masalah ini menjadi terang-benderang," imbaunya.

Dengan nada keras ia menambahkan, "Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapa pun dan apa pun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku."

Terakhir, ia menyelipkan pesan tentang komitmen pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo Subianto, sebut Yusril, punya komitmen tinggi untuk hukum dan HAM. Pemerintah tak akan beri ruang bagi kekerasan, sekalipun terhadap mereka yang berseberangan pandangan.

"Seperti yang Anda lihat, Presiden juga mengundang mereka yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana," pungkasnya.

"Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga."