Sumsel Unggul Belanja, Meski Penerimaan Masih Tertinggal

Realitas fiskal Sumatera Selatan saat ini cukup menarik. Di satu sisi, realisasi pendapatan daerahnya masih tertinggal dari rata-rata nasional. Tapi yang mengejutkan, justru belanja APBD-nya lebih agresif dibanding banyak provinsi lain. Hal ini, menurut sejumlah pihak, justru jadi modal berharga untuk menjaga denyut ekonomi lokal tetap bergerak.

Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia rata-rata sudah menyentuh 89 persen. Sementara Sumsel? Angkanya 86,18 persen. Memang ada selisih, tapi Gubernur Herman Deru memastikan posisi ini masih aman.

“Kondisinya masih hijau dan tetap kita kejar agar mendekati target hingga akhir tahun anggaran,”

ujar Deru, Kamis lalu, usai menghadiri rapat evaluasi realisasi APBD.

Nah, di sisi lain, ceritanya jadi berbeda soal belanja. Di sini Sumsel malah unggul. Rata-rata nasional belanja daerah baru capai 76,80 persen. Tapi Sumsel sudah melesat hingga 79,85 persen. Cukup signifikan, bukan?

Bagi Deru, percepatan belanja daerah ini bukan sekadar angka di laporan. Ini adalah kunci. Di tengah berbagai tekanan fiskal yang ada, langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Intinya, pemerintah daerah harus memaksimalkan realisasi belanja, kalau bisa mendekati 100 persen. Alasannya jelas: belanja daerah dianggap sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional.

Kemendagri juga membeberkan struktur APBN 2025. Total belanjanya mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah sebesar itu, alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa mengambil porsi Rp919,9 triliun. Sementara belanja untuk kementerian dan lembaga pusat menyerap bagian terbesar, yakni Rp2.701,4 triliun.

Sebagai bentuk penyemangat, Kemendagri berencana memberi insentif dan penghargaan kepada 200 pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Menatap tahun depan, pagu yang disiapkan mencapai Rp7,8 triliun. Di dalamnya, sudah termasuk alokasi insentif daerah senilai Rp1 triliun.

Lalu, bagaimana rencana Sumsel ke depan? Gubernur Herman Deru menegaskan, meski ada kebijakan efisiensi dan penyesuaian dana transfer dari pusat, fokus pada pembangunan infrastruktur tak akan bergeser. Itu tetap prioritas utama.

“Belanja pegawai tetap aman, dan fokus utama kita tetap infrastruktur karena berdampak langsung pada konektivitas dan ekonomi masyarakat,”

pungkasnya. Tampaknya, bagi Deru, membangun jalan dan jembatan adalah investasi nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan warganya.