Tito Karnavian Pacu Bantuan Korban Bencana, Rp 15 Ribu per Hari hingga Stimulus Rp 5 Juta

Hari ini, di Command Center Kemendagri Jakarta, suasana cukup padat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi secara hybrid. Agenda utamanya? Mempercepat penanganan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Rapat ini digelar dengan satu tujuan: memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat, tanpa bertele-tele.

Menurut Tito, fokusnya ada dua. Pertama, bantuan untuk perbaikan rumah. Kedua, bantuan langsung untuk perorangan.

"Fokusnya adalah mengenai masalah bantuan kepada korban terdampak. Ada dua macam, bantuan untuk kerusakan rumah, dan bantuan untuk perorangan," kata Tito, Senin (26/1/2026).

Untuk bantuan hidup, pemerintah menyiapkan Rp 15.000 per orang per hari. Lalu, ada juga bantuan perabotan senilai Rp 3 juta bagi yang kehilangan barang-barang rumah tangga. Tak ketinggalan, stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta untuk warga yang mata pencahariannya terganggu. Nah, soal yang terakhir ini, penentuannya diserahkan ke pemda.

"Ini diserahkan kepada para bupati/wali kota yang menentukan. Apakah orang itu layak untuk mendapatkan bantuan stimulan. Karena di lapangan kan case-nya beda-beda," tuturnya.

Sementara untuk rumah rusak, skemanya lebih detail. Rusak ringan dapat Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta. Yang berat atau hilang, penanganannya lebih kompleks. Warga bisa memilih hunian sementara atau Dana Tunggu Hunian jika mau menyewa. Yang jelas, pendataannya harus cermat.

Lalu, bagi pemilik rumah rusak berat, ada dua pilihan. Rumah dibangun kembali di tanah lama, atau direlokasi ke satu kawasan hunian terpadu.

"In situ, on site, di tempat yang dia pilih, ini dikerjakan oleh BNPB, karena ini cukup ribet ini. Nah, yang kedua adalah siapa yang ingin memilih satu lokasi bersama, kompleks lah gitu, satu hamparan, ini akan dikerjakan oleh Kementerian PKP. Saya memberikan waktu untuk pendataan itu sampai dengan Senin depan," jelasnya.

Dari 52 kabupaten/kota terdampak, ternyata enam daerah tidak mengajukan bantuan. Alasannya, kerusakan dinilai tak signifikan dan sudah ditangani mandiri. Jadi, konsentrasi sekarang ada di 46 daerah lainnya.

Progresnya? Dari 46 itu, 37 kabupaten/kota sudah diverifikasi datanya oleh BPS. Sembilan sisanya masih dicek. Setelah validasi selesai, BNPB akan segera mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Tujuannya agar pencairan bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang bisa segera dilakukan.

"Sedangkan yang (rusak) berat tadi kita sudah tahu, kira-kira yang mau rumah sendiri sama yang di kompleks. Sehingga yang di kompleks otomatis Pak Menteri PKP sudah bisa ngitung berapa, tanahnya disiapkan Pemda sendiri. Dan yang mau sendiri (in situ) ya dibangunkan BNPB. BNPB bisa ngitung juga anggarannya," tambah Tito.

Dalam rapat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menegaskan pentingnya kecepatan yang tetap mengikuti aturan. Ia menekankan, gotong royong antar kementerian adalah kunci agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan hasilnya berkualitas.

"Untuk bagaimana semuanya tetap tata kelolanya benar tapi cepat dan berkualitas. Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas. Yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, kami mendukung dan dan sangat tepat Bapak Presiden menunjuk ke beliau untuk bisa mengkoordinir ini semua. Saya pikir Bapak Mendagri juga banyak sekali di lapangan," ujar Maruarar.

Ia juga mengingatkan soal data yang akurat dan pemilihan lokasi relokasi. Lokasi baru harus aman dari bencana, dekat dengan sumber penghidupan, dan punya akses ke fasilitas dasar seperti pasar atau puskesmas.

"Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya. Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti benar-benar cek betul (ekosistemnya)," tegasnya.

Rakor hari ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara, hadir secara daring Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Perwakilan dari tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota juga turut mengikuti.