Jelasnya. Ia kemudian menyambung,
Di sisi lain, persoalan pembiayaan juga mengemuka. Isu tentang iuran yang harus dibayar sebagai anggota dewan mulai beredar. Menanggapi hal ini, Utut mengaku bahwa hingga detik ini, belum ada alokasi dana khusus dalam APBN untuk misi tersebut.
Katanya merinci. Tapi ia tak menutup kemungkinan untuk mencari sumber pembiayaan lain di kemudian hari.
Jadi, meski komandonya ada di tangan AS, Indonesia berkeras untuk tetap pada jalur misi perdamaian. Soal biaya, masih dicari celahnya. Yang jelas, langkah ini diharapkan bukan sekadar euforia diplomatik, tapi benar-benar membawa manfaat, baik untuk nama bangsa di kancah global maupun untuk rakyat di dalam negeri.
Artikel Terkait
KPK Turun Tangan Selidiki Harga Obat di Indonesia yang 5 Kali Lipat dari Malaysia
Kapolri Tegaskan Perubahan Paradigma Polri: Dari Menjaga ke Melayani
Bareskrim Ungkap Aliran Uang Rp 25,9 Triliun dari Tambang Emas Ilegal
DPR Desak Pemerintah Siapkan DIM untuk Percepatan RUU Pengelolaan Keuangan Haji