"Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung,"
tambahnya.
Namun begitu, cerita di lapangan jauh dari kata adil. Pemungutan suara sama sekali tidak digelar di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang masih dikendalikan Junta, banyak laporan yang menyebut persiapan pemilu diwarnai paksaan dan tekanan terhadap mereka yang punya pendapat berbeda.
Myanmar sebenarnya punya sejarah panjang dengan pemerintahan militer. Negeri ini sempat menikmati secercah harapan setelah para jenderal mundur dan membuka ruang bagi reformasi sipil selama hampir sepuluh tahun.
Tapi semua itu hancur berantakan. Kudeta 2021 mengubah segalanya. Aung San Suu Kyi kembali mendekam di penjara, perang saudara meletus, dan negara itu terjerembab dalam krisis kemanusiaan yang dalam. Pemilu terakhir ini, bagi banyak orang, bukanlah sebuah awal baru, melainkan sekadar babak lanjutan dari drama kekuasaan yang sama.
Artikel Terkait
BGN Hentikan Sementara 2.004 SPPG di Jawa dan Sumatera Akibat Belum Miliki Sertifikat Laik Higiene
Dolar AS Menguat Signifikan di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Gunung Semeru Erupsi Empat Kali, Kolom Abu Capai 600 Meter
Menpora Erick Thohir Kecam Pelecehan Seksual oleh Pelatih Kickboxing di Jawa Timur