"Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung,"
tambahnya.
Namun begitu, cerita di lapangan jauh dari kata adil. Pemungutan suara sama sekali tidak digelar di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang masih dikendalikan Junta, banyak laporan yang menyebut persiapan pemilu diwarnai paksaan dan tekanan terhadap mereka yang punya pendapat berbeda.
Myanmar sebenarnya punya sejarah panjang dengan pemerintahan militer. Negeri ini sempat menikmati secercah harapan setelah para jenderal mundur dan membuka ruang bagi reformasi sipil selama hampir sepuluh tahun.
Tapi semua itu hancur berantakan. Kudeta 2021 mengubah segalanya. Aung San Suu Kyi kembali mendekam di penjara, perang saudara meletus, dan negara itu terjerembab dalam krisis kemanusiaan yang dalam. Pemilu terakhir ini, bagi banyak orang, bukanlah sebuah awal baru, melainkan sekadar babak lanjutan dari drama kekuasaan yang sama.
Artikel Terkait
Tim Ahli KLH Turun ke Cisarua, Telusuri Dampak Urbanisasi Pasca-Longsor
Longsor Dahsyat di Bandung Barat Tenggelamkan Puluhan Rumah, Korban Jiwa Dikhawatirkan
Kiai Miftah: Ketegasan dan Restu Mbah Moen di Balik Kemantapan Posisi Rois Aam NU
Video Bantah Klaim Resmi: Tewas Ditembak Petugas Imigrasi Saat Bantu Pengunjuk Rasa