Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Indonesia Turut Gabung

Kabarnya, Donald Trump membentuk sebuah "Dewan Perdamaian Gaza". Langkah ini langsung menarik perhatian dunia, apalagi setelah Indonesia mengonfirmasi bergabung. Menurut Trump, dewan ini adalah bagian penting dari rencana gencatan senjata tahap kedua di wilayah konflik itu.

Pengumuman pembentukan dewan ini muncul tak lama setelah ada kabar soal komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang. Tugas komite itu sederhana tapi berat: mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza setelah perang usai.

Lewat unggahan di Truth Social, Trump terlihat sangat antusias.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,"

Begitu tulisnya, Jumat lalu. Dan dalam gaya khasnya, dia menambahkan klaim yang bombastis.

"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,"

Nah, komite teknokrat Palestina tadi rencananya akan bekerja di bawah pengawasan dewan ini. Dan siapa ketuanya? Trump sendiri.

Bayar Mahal untuk Kursi Permanen

Di sisi lain, ada detail menarik yang beredar. Pemerintahan Trump disebut-sebut memberi syarat khusus buat negara yang mau dapat posisi permanen. Harganya? Tak tanggung-tanggung, minimal satu miliar dolar AS.

Laporan Bloomberg, yang mengutip draf Piagam Dewan Perdamaian, mengungkap hal ini. Dalam draf itu, Trump akan bertindak sebagai ketua perdana dengan kewenangan penuh mengundang anggota. Meski keputusan diambil lewat suara mayoritas, semuanya tetap harus dapat persetujuan dari sang ketua. Kekuasaan terpusat, begitu kira-kira.

Masa keanggotaan biasa dibatasi tiga tahun. Tapi ada pengecualian besar.

"Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama," bunyi klausul dalam draf yang dikutip Bloomberg.

Singkatnya, siapa yang bayar mahal, dapat kursi lebih lama.

Tak heran, langkah Trump ini langsung memantik kritik. Banyak yang curiga ini adalah awal dari upayanya membangun alternatif untuk PBB lembaga yang sering dia cela selama ini. Apakah ini akan menjadi saingan baru di panggung diplomasi global? Waktulah yang akan menjawab.