Di sisi lain, ada detail menarik yang beredar. Pemerintahan Trump disebut-sebut memberi syarat khusus buat negara yang mau dapat posisi permanen. Harganya? Tak tanggung-tanggung, minimal satu miliar dolar AS.
Laporan Bloomberg, yang mengutip draf Piagam Dewan Perdamaian, mengungkap hal ini. Dalam draf itu, Trump akan bertindak sebagai ketua perdana dengan kewenangan penuh mengundang anggota. Meski keputusan diambil lewat suara mayoritas, semuanya tetap harus dapat persetujuan dari sang ketua. Kekuasaan terpusat, begitu kira-kira.
Masa keanggotaan biasa dibatasi tiga tahun. Tapi ada pengecualian besar.
"Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama," bunyi klausul dalam draf yang dikutip Bloomberg.
Singkatnya, siapa yang bayar mahal, dapat kursi lebih lama.
Tak heran, langkah Trump ini langsung memantik kritik. Banyak yang curiga ini adalah awal dari upayanya membangun alternatif untuk PBB lembaga yang sering dia cela selama ini. Apakah ini akan menjadi saingan baru di panggung diplomasi global? Waktulah yang akan menjawab.
Artikel Terkait
Longsor Guncang Perumahan Cikarang, Jalan Terputus dan Rumah Retak Menganga
Bencana Beruntun di Afganistan: 14 Nyawa Melayang Akibat Hujan Deras dan Longsor
Satu Korban Kecelakaan Pesawat di Bulusaraung Berhasil Dievakuasi, Lima Lainnya Masih Menunggu
KLH Seret Tiga Perusahaan ke Meja Hijau, Tuntutan Ganti Rugi Capai Ratusan Miliar