Sinergi KP2MI-Polri Perkuat Perlindungan Pahlawan Devisa

Jakarta - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmennya. Komitmen untuk memberikan perlindungan total, mulai dari awal hingga akhir, bagi para pekerja migran kita. Pernyataan ini dia sampaikan langsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini.

Acaranya adalah peluncuran Direktorat PPA-PPO dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mukhtarudin melihat momen ini sebagai penguatan sinergi yang nyata antar lembaga negara.

"MoU ini adalah langkah penguatan sinergi antar instrumen negara. Sesuai arahan Bapak Presiden, perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama di penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air,"

Begitu penjelasan Mukhtaradin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/1/2026).

Dia pun tak lupa memberi apresiasi. Khususnya untuk Polri yang kini punya Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga tingkat Polres. Menurutnya, kehadiran direktorat ini bakal sangat membantu. Utamanya dalam mencegah pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, yang kerap diawali oleh tipu daya oknum tak bertanggung jawab.

Kerja sama antara KP2MI dan Polri sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Mereka bahkan melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk penindakan dan pemulangan WNI yang bermasalah. "Jadi, dengan adanya MoU baru ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid kedepannya," ujar Mukhtarudin. Itu harapannya.

Pesan untuk Calon Pekerja Migran

Di sisi lain, ada pesan penting yang ingin disampaikan ke masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintahan ingin menunjukkan bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini punya saluran khusus. Saluran yang lebih peka terhadap trauma psikologis.

Mukhtarudin juga mengimbau keras. Dia meminta masyarakat, terutama Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), untuk menjauhi segala bentuk jalur ilegal. Tujuannya jelas: agar terhindar dari sindikat penipuan dan bisa mendapatkan hak perlindungan penuh sebagai pejuang keluarga di negeri orang.

"Sinergi Instansi antara KP2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri kini semakin solid dalam memantau dan menindak praktik perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri," ungkapnya.

Sementara itu, dari sisi kepolisian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo punya penekanan sendiri. Peluncuran direktorat ini, katanya, bertujuan membangkitkan keberanian korban untuk melapor.

"Kami launching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kita ingin permasalahan 'gunung es' ini teratasi. Masyarakat yang menjadi korban kelompok rentan jangan lagi merasa lapor polisi itu aib atau tekanan psikologis, karena personel kami disiapkan untuk profesional dan melindungi,"

Demikian tegas Listyo.

Kerja sama ini juga menargetkan penurunan angka penyelundupan manusia. Fenomena yang belakangan marak dalam bentuk sindikat scamming online atau kasus seperti ferienjob. Listyo memastikan keseriusan Polri dalam hal ini. Dia juga menyoroti peran Satuan Kerja (Satker) khusus yang vital untuk memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi.

Fokusnya ada di dua hal: perlindungan hukum maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi. Dengan pengawalan negara yang baik, para pekerja migran diharapkan bisa bekerja dengan tenang dan benar-benar menjadi 'Pejuang Devisa'.

"Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan dari negara, dan Satker ini mendorong dengan baik. Ini juga bisa memicu mereka untuk betul-betul menjadi pahlawan devisa yang menambah income di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," ujarnya.

Potensi ekonominya memang besar. Tapi manfaat itu cuma optimal kalau dikelola lewat sistem yang transparan dan akuntabel, melalui jalur-jalur resmi yang sudah disediakan.

Sayangnya, jalur ilegal masih jadi masalah serius. Ini adalah pekerjaan rumah besar untuk kepolisian dan instansi terkait ke depannya. "Ini tentunya PR kita ke depan, bagaimana mereka yang sering memiliki jalur ilegal kemudian bisa pindah ke jalur resmi," tegas Listyo.

Baginya, menggunakan jalur resmi bukan sekadar urusan administrasi. Itu adalah jaminan keselamatan. Langkah KP2MI dan Polri ini diharapkan memberi dampak positif yang luas, untuk stabilitas ekonomi nasional dan tentunya kesejahteraan keluarga pekerja migran di daerah.

"Dengan masuk melalui jalur resmi, negara memiliki basis data yang kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi kendala di negara penempatan,"

Itulah penutup dari Kapolri.