Mahfud MD Pertanyakan Efektivitas dan Dorong Evaluasi Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Politik luar negeri Indonesia punya ciri khas yang sudah mengakar sejak republik ini berdiri: bebas dan aktif. Mahfud MD, pakar hukum tata negara, mengingatkan hal itu. Intinya, kita tidak berpihak pada satu blok kekuatan tertentu, tapi tetap aktif berupaya menciptakan perdamaian global.

Nah, soal Palestina, dukungan Indonesia sebenarnya sudah lama. Bahkan sejak era Bung Karno, tepatnya dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dukungan itu balasan budi juga, lho. Palestina termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita.

Dalam sebuah podcast yang tayang Selasa lalu, Mahfud menyuarakan kegelisahannya. Menurutnya, Indonesia harus kembali ke jati diri politik luar negeri yang bebas-aktif itu.

"Menurut saya, memang perlu dipertimbangkan kelanjutan keterlibatan Indonesia di dalam BOP, Board of Peace itu," ujarnya.

Ia melanjutkan, banyak yang menilai keikutsertaan kita di forum itu justru membawa lebih banyak mudarat.

Memang, sebagai kepala negara, Presiden Prabowo punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan di ranah hubungan internasional. Tapi Mahfud menekankan, secara rasional, kebijakan itu harus selaras dengan perjuangan bangsa.

"Harus Indonesia berada di posisi yang ingin menyelamatkan perdamaian," tegasnya.

Di sisi lain, ia mempertanyakan efektivitas BOP. Baginya, menyuarakan perdamaian akan lebih tepat jika dilakukan melalui lembaga resmi seperti PBB. Apalagi BOP dinilainya diskriminatif ingin perdamaian di Gaza, tapi justru menyingkirkan dan melarang Palestina terlibat.

"Itu cukup jelas merupakan langkah pembunuhan kepada sebuah bangsa," katanya dengan nada prihatin.