Mahfud MD Pertanyakan Efektivitas dan Dorong Evaluasi Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Politik luar negeri Indonesia punya ciri khas yang sudah mengakar sejak republik ini berdiri: bebas dan aktif. Mahfud MD, pakar hukum tata negara, mengingatkan hal itu. Intinya, kita tidak berpihak pada satu blok kekuatan tertentu, tapi tetap aktif berupaya menciptakan perdamaian global.

Nah, soal Palestina, dukungan Indonesia sebenarnya sudah lama. Bahkan sejak era Bung Karno, tepatnya dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dukungan itu balasan budi juga, lho. Palestina termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita.

Dalam sebuah podcast yang tayang Selasa lalu, Mahfud menyuarakan kegelisahannya. Menurutnya, Indonesia harus kembali ke jati diri politik luar negeri yang bebas-aktif itu.

"Menurut saya, memang perlu dipertimbangkan kelanjutan keterlibatan Indonesia di dalam BOP, Board of Peace itu," ujarnya.

Ia melanjutkan, banyak yang menilai keikutsertaan kita di forum itu justru membawa lebih banyak mudarat.

Memang, sebagai kepala negara, Presiden Prabowo punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan di ranah hubungan internasional. Tapi Mahfud menekankan, secara rasional, kebijakan itu harus selaras dengan perjuangan bangsa.

"Harus Indonesia berada di posisi yang ingin menyelamatkan perdamaian," tegasnya.

Di sisi lain, ia mempertanyakan efektivitas BOP. Baginya, menyuarakan perdamaian akan lebih tepat jika dilakukan melalui lembaga resmi seperti PBB. Apalagi BOP dinilainya diskriminatif ingin perdamaian di Gaza, tapi justru menyingkirkan dan melarang Palestina terlibat.

"Itu cukup jelas merupakan langkah pembunuhan kepada sebuah bangsa," katanya dengan nada prihatin.

Namun begitu, Mahfud merasa belum terlambat bagi Indonesia untuk mengoreksi sikap. Masyarakat pun diajak untuk tidak terjebak dalam debat sektarian seperti Sunni-Syiah. Ini soal kemanusiaan, titik.

"Oleh sebab itu, saya kira seruan-seruan kita untuk membantu Iran demi kemanusiaan, bukan soal aliran-aliran Sunni-Syiah dan sebagainya, itu menjadi penting. Saya kira Pak Prabowo juga dalam langkah-langkahnya itu karena memikirkan posisi dan langkah yang tepat bagi Indonesia, berhitung tentang posisi dirinya dan posisi Indonesia," papar Mahfud.

Ia paham, setiap orang bisa punya perspektif berbeda. Tapi dalam situasi genting seperti sekarang, pemerintah dituntut lebih arif. Tidak boleh sekadar meneruskan keterlibatan di BOP hanya karena sudah terlanjur masuk.

"Tidak apa-apa berhenti karena ada kekeliruan kolektif yang harus kita akui," ujarnya lugas.

Setelah itu, arah politik kita perlu diperbarui. Khususnya untuk mencapai perdamaian dunia, yang notabene adalah pesan konstitusi dan salah satu tujuan bernegara kita. Dalam pembukaan UUD 1945, jelas disebutkan tentang "melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Mahfud lalu menjabarkan, semangat itu yang dulu diterjemahkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta yang merumuskan politik bebas-aktif, sementara Bung Karno memberi dukungan nyata bagi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Dari sanalah kemudian banyak negara baru bermunculan.

Terakhir, ia berpesan agar masyarakat tidak sibuk mempertentangkan konsep teokrasi atau demokrasi di negara lain. Setiap bangsa punya kedaulatan dan ideologi masing-masing yang harus dihormati.

"Saya kira ini kemanusiaan, perdamaian dunia. Setiap bangsa mempunyai ideologinya sendiri, mempunyai pandangannya sendiri yang harus dihormati, lalu bekerja bersama-sama membangun perdamaian dunia. Saya kira itu yang perlu bagi Indonesia sekarang," tutup Mahfud.