Tapi, TKD bukanlah solusi tunggal. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema lain. Misalnya, bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, hingga dukungan pemulihan untuk UMKM yang terpukul. Rehabilitasi lahan pertanian yang rusak ringan dan sedang juga digenjot, agar roda ekonomi masyarakat bisa berputar kembali secepatnya.
Lalu, bagaimana dengan pelayanan publik di daerah yang porak-poranda? Kemendagri sudah bergerak dengan menerjunkan 1.138 personel. Mereka berasal dari praja IPDN dan ASN internal kementerian, ditugaskan membantu operasional kantor dinas di lokasi bencana. Kolaborasi dengan TNI dan Polri di lapangan juga terus diperkuat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara khusus meminta dukungan dari Komisi II DPR RI. Dukungan itu bisa berupa pengawasan ketat maupun sokongan kebijakan, agar target pembangunan kembali daerah bencana benar-benar tercapai.
“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,”
pungkas Tito.
Rapat penting itu dihadiri juga oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
Artikel Terkait
Gugatan Pemakzulan Marcos Jr. Menguat, Proyek Banjir Fiktif Senilai Triliunan Jadi Sorotan
Mobil Expander Mengamuk, Motor dan Gerobak Donat Luluh Lantak di Ciputat
Banjir Setinggi Dada Rendam Sepuluh Kecamatan di Probolinggo
Jakarta Masih Berjuang, 17 Ruas Jalan dan 12 RT Terendam hingga Siang Ini