Pusat Minta Data Banjir Sumatera Akurat, Dana Triliunan Siap Dicairkan

Pemerintah pusat punya pesan tegas untuk para kepala daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar: data kebutuhan pasca banjir dan longsor harus presisi. Tepat, akurat, dan lengkap. Tanpa itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bisa meleset dari sasaran. Proses pemulihan pun berisiko tersendat.

Menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dialog langsung dengan daerah-daerah terdampak sudah dilakukan. Dari sana, muncul gambaran jelas bahwa penanganan kali ini butuh perencanaan menyeluruh. Tidak cuma soal infrastruktur, tapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, bahkan politik dan penganggaran. Nah, di sinilah kualitas data dari Pemda jadi kunci utamanya.

“Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan,”

ujar Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2025).

Pernyataan itu ia sampaikan sehari sebelumnya, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.

Di sisi lain, ada kabar baik soal anggaran. Presiden memutuskan kebijakan relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun. Nilai itu dialokasikan untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, terlepas dari apakah mereka terdampak langsung atau tidak. Pertimbangannya, dampak sosial-ekonomi bencana ini sifatnya meluas, menjalar ke mana-mana.

Pemerintah mendorong penyaluran dana itu di awal tahun. Tujuannya sederhana: mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Bima berharap daerah penerima bisa memprioritaskan penggunaannya untuk penanganan bencana, sekaligus mendukung wilayah terdampak di sekitarnya.