Keputusan Trump dan Tagihan Listrik Mahasiswa: Indonesia di Persimpangan Transisi Energi

Peluang di Tengah Ketidakpastian Global

Namun begitu, di setiap krisis selalu ada peluang. Mundurnya AS justru bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk jadi pemimpin aksi iklim di kawasan. Buktinya, Green Climate Fund baru saja mengucurkan dana USD 499,8 juta untuk program REDD Indonesia. Sebagian, USD 103,8 juta, bahkan sudah dicairkan lewat UNDP. Ini sinyal bahwa pendanaan multilateral masih ada bagi negara yang menunjukkan komitmen nyata.

Tapi, dana saja nggak cukup. Climate Policy Initiative (2024) dalam kajiannya tentang JETP Indonesia menekankan, instrumen pembiayaan campuran hanya akan efektif kalau didukung kebijakan domestik yang konsisten. Artinya, nggak boleh ada lagi ruang untuk PLTU baru, perizinan proyek energi terbarukan harus dipangkas birokrasinya, dan peta jalan pensiun dini PLTU termasuk yang captive harus punya jadwal yang jelas dan mengikat.

Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), jika implementasi JETP serius, bisa mengurangi emisi kumulatif hingga 630 juta ton CO2e antara 2022-2030. Tapi, ini cuma akan jadi kenyataan kalau pemerintah berani ambil keputusan berat: stop ekspansi batu bara dan kejar deployment energi terbarukan terutama solar, angin, air, dan panas bumi hingga tambahan 52,9 GW dalam sepuluh tahun ke depan.

Transparansi dan Konsistensi Kebijakan

Pada akhirnya, semuanya kembali pada kepercayaan. Riset dari Climate Bonds Initiative (2024) menunjukkan, investor baru akan masuk kalau mereka lihat rencana transisi yang kredibel, didukung data yang bisa diaudit, dan kebijakan yang nggak plin-plan tiap ganti pejabat.

Bagi Indonesia, ini berarti laporan emisi harus dilakukan secara berkala dan diverifikasi secara independen. Termasuk, mengungkap emisi dari PLTU captive yang selama ini seperti di bawah radar.

Di balik semua kompleksitas ini, satu hal harus diingat: transisi energi sebenarnya menguntungkan Indonesia sendiri. Kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil, membuka lapangan kerja hijau yang lebih banyak, dan menekan biaya kesehatan akibat polusi udara. Studi IISD (2024) menegaskan, setiap dolar yang diinvestasikan di energi terbarukan bisa menciptakan 2-3 kali lebih banyak lapangan kerja dibandingkan di sektor fosil.

Jadi, pilihan kita sekarang akan menentukan segalanya. Jika pemerintah berani bertindak cepat keluar dari batu bara, atasi masalah PLTU captive, perkuat pembiayaan hijau, dan tata transisi dengan adil maka mundurnya satu negara adidaya dari panggung iklim nggak akan menggoyahkan langkah kita.

Sebaliknya, jika ketidakpastian global cuma dijadikan alasan untuk menunda-nunda, risiko tertinggal dalam perlombaan teknologi hijau akan semakin nyata. Dan biaya yang harus kita tanggung di masa depan, akibat krisis iklim, bisa jauh lebih mahal.

Rinaldi.
Pegawai Kementerian Keuangan. Saat ini sedang menempuh studi Doktoral Ekonomi Energi di University of Dundee, United Kingdom.