Pemerintah Buka Impor Bioetanol AS untuk Tutupi Defisit Pasokan BBM

Rencana impor bioetanol dari Amerika Serikat akhirnya mendapat penjelasan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, langkah ini semata-mata untuk menutupi kekurangan pasokan dalam negeri. "Logikanya sederhana," ujarnya. "Kalau produksi kita cuma 10, sementara kebutuhan kita 20, ya kekurangan 10 itu bisa diimpor. Amerika salah satu opsi kita."

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai konferensi pers di kantornya, Selasa (3/3), yang membahas situasi Timur Tengah dan dampaknya ke sektor energi.

Nah, soal teknisnya, Bahlil punya syarat ketat. Bioetanol yang diimpor dari AS harus punya kadar 99,9 persen. Kenapa harus setinggi itu? Tujuannya jelas: biar nggak ada debat kusir. Sebab, etanol ini nantinya akan dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak (BBM). Spesifikasi tinggi diperlukan agar kualitas BBM tetap terjaga.

Selain untuk BBM, etanol impor itu juga bisa dipakai buat keperluan lain. Misalnya, industri kosmetik atau manufaktur. Tapi untuk kebutuhan yang satu ini, Bahlil lebih longgar. Spesifikasinya diserahkan sepenuhnya ke pabrik yang bakal memakainya.

"Ya itu kan tergantung sama pabriknya. Mereka sendiri yang lebih tahu kebutuhan industrinya seperti apa," kata Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah memang membuka peluang impor etanol. Ini bagian dari strategi besar pengembangan energi bersih. Rencananya, pencampuran bioetanol wajib atau mandatori akan dimulai bertahap. Tahap awal dengan E5 di 2028, lalu naik ke E10 pada 2030. Bahkan, target jangka panjangnya mengarah ke E20.

Tentu saja, semua itu harus mempertimbangkan kesiapan produksi lokal, distribusi, dan infrastruktur yang ada. Masa transisi ini yang kemudian dibuka peluang kerjasama perdagangan, termasuk dengan Amerika Serikat. Kerjasamanya harus proporsional, terukur, dan tentu saja, mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah tak mau bergantung impor selamanya. Upaya memperkuat kapasitas produksi bioetanol lokal terus digenjot. Harapannya, industri dalam negeri bisa tumbuh secara berkelanjutan. Jadi, impor ini bukan tujuan akhir, melainkan bantuan sementara.

Pada intinya, implementasi perjanjian dagang timbal balik di sektor ESDM ini dirancang bertahap. Semuanya harus terukur dan, yang paling penting, selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang.