Namun begitu, dalam diplomasi ada prinsip sederhana: kredibilitas di luar negeri dimulai dari dalam negeri. Wajah kita di PBB akan dinilai dari bagaimana kita memperlakukan warga sendiri. Jadi, ini saatnya Indonesia berbenah lebih serius.
Kita perlu menunjukkan komitmen nyata pada norma-norma HAM. Kabar baiknya, modal untuk itu ada. Misalnya, Komnas HAM kita berakreditasi A di PBB. Ada juga Kementerian HAM yang setidaknya secara struktur punya peran menjaga norma tersebut di kabinet.
Amiruddin al-Rahab.
Wakil Ketua Komnas HAM 2020-2022 dan Pemerhati Politik HAM.
Artikel Terkait
Pemerhati Desak Sterilisasi Jalur Transjakarta untuk Dongkrak Kualitas Layanan
Kemendagri Dorong Integrasi Program Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal
Pemprov DKI Rampungkan Pembongkaran 109 Tiang Monorel Mangkar di Rasuna Said
LPDP Tegaskan Larangan Keras Peserta PPDS Keluar Daerah Penempatan