Minyak dan Kekuasaan: Di Balik Penangkapan Maduro yang Menggetarkan Dunia

Narasi pemberantasan narkoterorisme memang selalu ampuh. Label "ancaman keamanan internasional" bisa membungkus intervensi militer jadi tindakan heroik yang perlu dilakukan. Tapi narasi ini terlalu sederhana. Yang terjadi sebenarnya adalah pemaksaan kehendak politik, bukan penegakan hukum yang adil.

Dampaknya langsung terasa ke rakyat biasa. Sanksi itu seperti hukuman kolektif. Sistem perbankan kolaps, mata uang anjlok, perdagangan macet, kebutuhan dasar sulit didapat. Penderitaan warga sipil lalu dinormalisasi sebagai "biaya" yang harus dibayar untuk keamanan. Ironisnya, terorisme yang diklaim sebagai musuh, justru jadi alat retoris untuk melegitimasi kebijakan yang merusak itu sendiri.

Dari kacamata hukum internasional, langkah AS ini bermasalah berat. Operasi militer sepihak plus penangkapan kepala negara berdaulat jelas melanggar Piagam PBB. Lebih parah lagi, dakwaan narkotika yang diproses lewat sistem hukum AS menciptakan preseden berbahaya: hukum nasional satu negara diekspor jadi hukum global. Kepala negara mana pun bisa jadi sasaran berikutnya. Hukum internasional pun kehilangan ruhnya ia tak lagi melindungi yang lemah, tapi jadi alat yang lentur bagi yang kuat.

Apa Artinya Bagi Kita Semua?

Kasus Venezuela ini sebenarnya cermin dari krisis tatanan global yang lebih dalam. Mekanisme multilateral, terutama Dewan Keamanan PBB, sudah lama timpang. Hak veto dan struktur keanggotaannya membuat hukum internasional tidak pernah benar-benar netral. Hasilnya? Unilateralisme bukan lagi anomali, tapi jadi pilihan yang logis bagi negara kuat. Kedaulatan sebuah negara kini bersyarat: dihormati hanya selama tidak mengganggu kepentingan geopolitik negara lain.

Yang mengkhawatirkan, semua ini mulai dinormalisasi. Intervensi dianggap sebagai solusi. Sanksi kolektif dilihat sebagai hal wajar. Kekerasan politik dibungkus rapi dengan bahasa hukum dan moral, lalu dijual ke publik global sebagai bagian dari tata kelola dunia. Ini adalah bentuk barbarisme era modern.

Bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, kejadian di Venezuela harus jadi peringatan keras. Dunia sedang bergerak ke fase di mana energi dan kekuatan mentah lebih menentukan segalanya, sementara hukum internasional makin kehilangan taringnya. Jika kita diam saja dan menerima kondisi ini, yang akan terbentuk bukan tatanan global yang adil, melainkan arena gladiator bagi negara-negara kuat. Dan dalam arena seperti itu, tidak ada yang benar-benar aman. Yang kuat hari ini, bisa jadi sasaran besok.

Probo Darono Yakti. Dosen Hubungan Internasional dan Periset CSGS FISIP Universitas Airlangga. Cofounder Nusantara Policy Lab. Fokus kajian geopolitik, keamanan internasional, dan geoekonomi energi.