"Oke, siap. Kita eksekusi,"
ujarnya.
Nah, rincian anggarannya cukup panjang. Beberapa yang nilainya besar antara lain ruas Simpang Koto Mambang-Balingka (Rp 400 miliar), Pasar Baru-Alahan Panjang (Rp 275 miliar), dan Tiku-Sasak (Rp 165 miliar). Sementara untuk ruas-ruas lain, angkanya beragam, mulai dari Rp 4 miliar untuk Padang Aro-Lubuk Malako hingga Rp 110 miliar untuk Sasak-Maligi. Ada juga alokasi untuk ruas seperti Singkarak-Aripan-Tanjung Balit-Padang Ganting sebesar Rp 10 miliar.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre menekankan bahwa pengawalan anggaran semacam ini adalah wujud politik kehadiran negara. Baginya, pemulihan pascabencana tidak boleh terjerat birokrasi atau tarik-ulur kewenangan antara pusat dan daerah.
"Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN,"
tegasnya.
Menutup penjelasannya, Andre menyebut ini adalah wajah politik nasional yang diharapkannya: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat. Sekarang, tinggal menunggu eksekusinya di lapangan.
Artikel Terkait
Tiga Kabupaten di Aceh Masih Berstatus Tanggap Darurat Meski Fase Pemulihan Sudah Dimulai
Setelah Dengar Janji Prabowo, MUI Balik Arah Dukung Indonesia Masuk Dewan Perdamaian
Jembatan Baru di Sri Meranti: Dari Kayu Lapuk Jadi Beton Kokoh untuk 250 Keluarga
200 Kg Ganja Digagalkan di Langkat, Tiga Kurir Diamankan