Ulama dan Tokoh Nasional Tolak Mentah-Mentah Inisiatif Perdamaian Trump

Jakarta – Suasana di Sofyan Hotel, Selasa (3/2/2026) lalu, tegang namun penuh keyakinan. Sejumlah ulama dan tokoh nasional berkumpul, bukan untuk berdialog, melainkan untuk menyatakan penolakan keras. Sasaran mereka adalah Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump. Forum itu menghasilkan satu suara bulat: inisiatif perdamaian itu ditolak mentah-mentah.

KH Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, yang membacakan pernyataan sikap, tak bertele-tele. Menurutnya, BoP sama sekali bukan alat perdamaian sejati. "Ini cuma alat politik global," tegasnya. Lebih jauh, ia menyebut badan itu sarat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Zionis Israel aktor yang dianggapnya sebagai biang keladi konflik dan penjajahan modern.

“Board of Peace besutan Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari relasi kuasa global yang timpang dan menindas,” ujar Kiai Muhyiddin.

Mereka melihat ada yang janggal. Pembentukan BoP dinilai justru membajak semangat Resolusi DK PBB Nomor 2803 Tahun 2025. Alih-alih membawa keadilan, langkah ini dianggap menjauh dari kemanusiaan. Intinya, BoP dipandang sebagai cara untuk melanggengkan dominasi geopolitik AS dan, tentu saja, melindungi kepentingan Israel.

“Dunia sedang menyaksikan genosida terbuka di Palestina,” kata Kiai Muhyiddin dengan nada berat. Namun, para penggagas BoP justru diam. Bahkan, mereka dituding melindungi pelaku kejahatan. “Perdamaian tanpa keadilan adalah kebohongan moral,” tegasnya lagi.

Struktur dan misi BoP pun dikritik habis. Rakyat Palestina, khususnya para pejuang kemerdekaan, justru ditempatkan sebagai sumber masalah. Salah satu misinya adalah melucuti senjata perlawanan sebagai syarat rekonstruksi Gaza. Bagi forum ini, itu sama saja dengan mencabut hak bangsa Palestina untuk membela diri.

Parahnya, bantuan kemanusiaan seperti logistik dan alat medis disebut-sebut jadi alat tekanan. Tujuannya agar rakyat Gaza menyerahkan tanah dan kedaulatannya pada otoritas bentukan BoP.

Lalu ada pembentukan National Committee for Administration of Gaza (NCAG). Ini dinilai sebagai upaya mengecilkan persoalan. Konflik penjajahan yang kompleks direduksi jadi sekadar isu keamanan lokal Gaza. Sekaligus, perjuangan kemerdekaan Palestina dikriminalisasi.

Dari sisi prinsip, BoP dianggap bertentangan dengan konsep perdamaian dalam Islam yang harus berdasar keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), dan pembelaan pada kaum tertindas (mustadh’afin).

“Prinsip-prinsip ini justru melegitimasi kezaliman dengan kemasan diplomasi dan perdamaian,” kata KH Muhyiddin.

Kekhawatiran lain juga mengemuka. BoP berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Keterlibatan negara berkembang dalam skemanya dikhawatirkan akan menundukkan kebijakan nasional pada kepentingan global. Posisi Indonesia sebagai negara merdeka bisa melemah.

Di sisi lain, BoP dinilai gagal menyentuh akar masalah sebenarnya: imperialisme, kolonialisme gaya baru, dan ketimpangan global. Strukturnya disebut hanya mengatur konflik agar tetap terkendali, demi melanggengkan pendudukan Israel dan kepentingan bisnis global.

Berdasarkan pertimbangan itulah, forum kemudian merumuskan enam sikap dan tuntutan inti. Poin-poinnya jelas dan tegas.

Pertama, menolak keras keberadaan dan legitimasi Board of Peace (BoP) dalam bentuk apa pun.

Kedua, menolak segala upaya normalisasi penjajahan, genosida, dan kezaliman global yang mengatasnamakan perdamaian.

Ketiga, menuntut keadilan sejati bagi Palestina, mendukung kemerdekaan penuh dan pembebasan Al Aqsha, serta penghentian agresi Israel.

Keempat, mendesak Pemerintah Indonesia menarik diri dari BoP, konsisten pada konstitusi yang menentang penjajahan, dan mengambil sikap politik luar negeri yang tegas dan bermartabat.

Kelima, mengajak seluruh elemen umat Islam dan rakyat Indonesia untuk waspada terhadap proyek global berlabel perdamaian yang menyembunyikan agenda penjajahan baru.

Keenam, membangun Koridor Kemanusiaan permanen melalui lobi bilateral Indonesia dengan Yordania dan Mesir.

Ketujuh, menuntut Pemerintah Indonesia bersama negara Muslim lainnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan melibatkan seluruh faksi pejuang.

Pernyataan sikap ditutup dengan penegasan: perdamaian tanpa keadilan hanyalah penindasan yang disamarkan. Mereka mengutip Surat Hud ayat 113, “Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”

“Allahu Akbar. Lawan kezaliman global. Bela keadilan dan kemanusiaan,” seru Kiai Muhyiddin, mengakhiri semuanya dengan gemuruh. []