Danantara baru saja mengakuisisi sejumlah aset perhotelan dan lahan di kawasan terpadu dekat Masjid Al-Haram. Tujuannya jelas: untuk membangun kampung haji Indonesia. Namun begitu, langkah strategis ini langsung mendapat sorotan dari anggota DPR.
Rivqy Abdul Halim, Kapoksi PKB Komisi VI, secara khusus mengingatkan agar Danantara bekerja secara transparan. Skala proyek ini terlalu besar untuk dikerjakan dalam gelap.
"Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra," tegas Rivqy kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
"Setiap Rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah," tambahnya.
Menurut Rivqy, pembelian lahan ini bukan sekadar transaksi properti biasa. Ia menekankan, Danantara sebagai pengelola investasi negara harus memastikan manfaat maksimal benar-benar dirasakan jemaah haji Indonesia. Jika dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, pembangunan kampung haji ini bisa menjadi solusi nyata.
Ia pun punya usul konkret: laporan perkembangan berkala kepada publik. Pengawasan ketat dari awal, katanya, sangat krusial agar tujuan mulia proyek ini tidak melenceng.
Artikel Terkait
Pemerintah Gandeng DKI Luncurkan Pelatihan Gig Economy untuk 3.000 Gen Z Tiap Bulan
Pemulihan RSUD di Sumatera Mulai Terlihat, Giliran Puskesmas Disusul
Muarajambi Bangkit: Situs Kuno Sriwijaya Dihidupkan Kembali
Kereta Bandara Tertabrak Mobil, Layanan KRL Tangerang Kembali Beroperasi