Pertanyaannya, kenapa masih terjadi? Faktanya, illegal logging, ekspansi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur masih terus berjalan. Efektivitas regulasi pun patut dipertanyakan. Menurut sejumlah pengamat, akar masalahnya antara lain pada penegakan hukum yang kurang tegas, partisipasi masyarakat lokal yang minim, dan ketimpangan berat antara kepentingan pembangunan dan konservasi.
Maka, pengawasan di lapangan tetap jadi tantangan besar. Ia tak bisa hanya dibebankan pada KLHK. Perlu kolaborasi nyata dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, lembaga adat, dan tentu saja warga setempat. Apalagi untuk kawasan terpencil seperti sebagian besar hutan Sumatera, jangkauan petugas seringkali terbatas.
Di sinilah teknologi bisa jadi penolong. Penggunaan citra satelit, drone, atau sistem pemantauan real-time harus lebih dioptimalkan. Tujuannya sederhana: deteksi dini yang lebih cepat dan akurat.
Pada akhirnya, mengatasi deforestasi di Indonesia, khususnya Sumatera, butuh strategi komprehensif. Harmonisasi kebijakan pusat-daerah, pelibatan aktif masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan dukungan teknologi harus berjalan beriringan. Tanpa itu, kita hanya akan terus memadamkan banjir, sambil membiarkan hutan sebagai penahan alamiahnya terus menyusut.
Mohammad Ali.
Dosen Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur.
Artikel Terkait
Fez Berduka: Dua Gedung Ambruk Tengah Malam, 19 Tewas
Banten Siagakan Stok Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru
China Bantah Protes Jepang: Aktifkan Radar Jet Tempur Hanya Praktik Umum
Titik Terang Kayu Gelondongan di Pantai Tanjung Setia: Musibah Laut, Bukan Pembalakan Liar