Pertanyaannya, kenapa masih terjadi? Faktanya, illegal logging, ekspansi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur masih terus berjalan. Efektivitas regulasi pun patut dipertanyakan. Menurut sejumlah pengamat, akar masalahnya antara lain pada penegakan hukum yang kurang tegas, partisipasi masyarakat lokal yang minim, dan ketimpangan berat antara kepentingan pembangunan dan konservasi.
Maka, pengawasan di lapangan tetap jadi tantangan besar. Ia tak bisa hanya dibebankan pada KLHK. Perlu kolaborasi nyata dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, lembaga adat, dan tentu saja warga setempat. Apalagi untuk kawasan terpencil seperti sebagian besar hutan Sumatera, jangkauan petugas seringkali terbatas.
Di sinilah teknologi bisa jadi penolong. Penggunaan citra satelit, drone, atau sistem pemantauan real-time harus lebih dioptimalkan. Tujuannya sederhana: deteksi dini yang lebih cepat dan akurat.
Pada akhirnya, mengatasi deforestasi di Indonesia, khususnya Sumatera, butuh strategi komprehensif. Harmonisasi kebijakan pusat-daerah, pelibatan aktif masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan dukungan teknologi harus berjalan beriringan. Tanpa itu, kita hanya akan terus memadamkan banjir, sambil membiarkan hutan sebagai penahan alamiahnya terus menyusut.
Mohammad Ali.
Dosen Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur.
Artikel Terkait
Dua Orang Terluka dalam Penembakan di Kampus Universitas Old Dominion
Usaha Rumahan di Dabo Singkep Produksi 500 Kg Kue Kering Sambut Lebaran
KPK Sita Aset Rp 100 Miliar Lebih dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK Ungkap Aliran Dana Fee Percepatan Haji Khusus ke Mantan Menag Yaqut