Di sisi lain, pelantikan ini mendapat perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Beliau hadir langsung dan memberikan sambutan positif, sekaligus menekankan betapa krusialnya peran Sekretariat DPRD.
“Ketua ASDEPSI sudah dilantik, beserta seluruh pengurus. Peran Sekretariat DPRD ini penting untuk memperkuat jalannya fungsi legislatif daerah, sekaligus menjaga standar tata kelola yang profesional,” tegas Tito.
Mendagri juga menyoroti beberapa tantangan berat yang dihadapi daerah. Masalah pengelolaan anggaran, misalnya, di mana belanja pegawai masih dominan dan ketergantungan pada transfer pusat terasa besar. Ia mendorong DPRD dan Setwan untuk lebih aktif lagi mengawasi kinerja BUMD. Kolaborasi dengan sektor swasta, menurutnya, perlu dibuka lebar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
Sebagai penutup acara, Tito memberikan sejumlah arahan penting. Mulai dari kesiapan daerah menyikapi putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu, tantangan fiskal yang makin nyata, hingga evaluasi pengelolaan BUMD. Ia meminta DPRD dan Setwan memperkuat fungsi pengawasan. Tata kelola pemerintahan daerah, kata dia, harus semakin profesional.
Acara pengukuhan itu sendiri berjalan lancar. Ruangan dipenuhi oleh jajaran ketua DPRD provinsi se-Indonesia, pengurus ADPSI, dan tentu saja, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
Artikel Terkait
Pemerintah Bentuk Tim Khusus untuk Atasi Banjir dan Genangan di Jalur Utara Jawa
Damai Laporkan Ahmad Khozinudin ke Polda, Gerah dengan Tuduhan KUHAP Solo
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan di Sumatera, Satgas: Ini Keputusan Final
Tiga Desa Nunukan Terseret ke Malaysia, Pemerintah Siapkan Solusi