Seorang perwakilan orator menyatakan, "Para wakil rakyat ini ternyata tidak mewakili kepentingan kita. Gerakan tolak RKUHAP harus terus bergulir hingga KUHAP dicabut. Semoga para wakil kita menyadari bahwa undang-undang yang baru disahkan ini justru merugikan rakyat yang seharusnya mereka lindungi."
Massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 18.20 WIB. David Sondakh, Ketua BEM Universitas Esa Unggul, mengonfirmasi akan mengajukan judicial review KUHAP ke Mahkamah Konstitusi. "Kami akan mengkaji lebih mendalam pasal-pasal bermasalah dalam KUHAP baru ini. Kajian ini akan menjadi dasar untuk pengujian formil dan materiil di MK," jelas David.
Pernyataan serupa disampaikan perwakilan BEM Unpad, Aryo, yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mengajukan uji formil. "Ini menjadi opsi strategis jika terdapat potensi kolaborasi dalam mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi," tegas Aryo.
Artikel Terkait
Invasi AS ke Venezuela 2026: Katalis Kekacauan Global yang Tak Terhindarkan
Eddy Soeparno Desak 2026 Jadi Tahun Mitigasi Krisis Iklim
Utang Rp 300 Ribu Berujung Maut, Pria di Depok Ditusuk Saat Tidur
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Tantangan Diplomasi Menanti