Eddy Soeparno Desak 2026 Jadi Tahun Mitigasi Krisis Iklim

Eddy Soeparno, sang Wakil Ketua MPR RI, membuka agenda tahun 2026 dengan menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan babak baru dari program MPR Goes to Campus yang ia galakkan. Menariknya, kampus ini menjadi yang ke-40 sejak Eddy meluncurkan inisiatifnya itu, tak lama setelah ia menduduki kursi pimpinan MPR di akhir 2024 silam.

Di hadapan para mahasiswa, Eddy tak banyak berbasa-basi. Ia langsung mengetuk kesadaran semua yang hadir tentang satu isu genting: krisis iklim. Menurutnya, kita sudah lewat dari sekadar 'perubahan iklim'. Situasinya kini darurat, dan dampaknya terasa begitu dekat dengan keseharian masyarakat.

"Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai krisis ini semakin parah dan menjadi bencana iklim,"

Demikian penegasannya dalam keterangan pers, Sabtu (10/1/2026).

Eddy, yang juga seorang Doktor Ilmu Politik UI, memaparkan buktinya. Sepanjang 2025, kelompok ekonomi lemah dan masyarakat miskin jadi pihak yang paling terpukul. Ia menyebut sederet bencana, mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang tak henti, hingga musibah yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dampaknya, kata dia, paling berat dirasakan oleh rakyat kecil.

Karena itulah, ia mendesak pemerintah untuk serius. Tahun 2026 ini harus dijadikan tahun mitigasi krisis iklim. Tanpa agenda yang jelas dan terarah, kekhawatiran terbesar adalah situasi yang makin runyam.

Di sisi lain, Eddy juga menekankan satu hal yang ia anggap krusial: percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Baginya, ini instrumen kunci untuk menyatukan langkah nasional.

"Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,"

Jelasnya.

"Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitgasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi,"

Imbuhnya lagi.

Sebagai Waketum PAN, Eddy punya pandangan lain. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia kampus. Sinergi ini, menurutnya, akan membuat kebijakan mitigasi jadi lebih terarah dan tepat sasaran.

"Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,"

Pungkasnya tegas.

Kegiatan di kampus Muhammadiyah Sumbar ini sendiri adalah bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di daerah itu. Sehari sebelumnya, Eddy sudah lebih dulu turun ke Agam untuk menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Sebuah rangkaian agenda yang, meski padat, punya benang merah yang jelas: menyikapi krisis yang nyata di depan mata.