Anggota DPR Desak Moratorium Izin Hutan Usai Longsor Tewaskan Ratusan Jiwa

Bencana longsor dan banjir di Sumatera yang menewaskan ratusan jiwa kembali menebar duka. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, tak cuma berduka. Dia mendesak pemerintah untuk segera membongkar persoalan yang ia duga jadi akar masalah: tata kelola izin hutan yang amburadul.

“Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah ini,” ujar Rina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/12/2025).

“Pemerintah harus segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh atas seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan. Tujuannya jelas, agar tragedi seperti di Sumatera tidak terulang lagi di daerah lain.”

Data terbaru dari BNPB memang mencengangkan. Hingga Rabu siang, korban jiwa sudah mencapai 770 orang, dengan 463 lainnya masih dinyatakan hilang. Angka yang fantastis dan memilukan.

Bagi Rina, angka itu adalah bukti nyata bahwa kondisi hutan kita sedang tidak baik-baik saja. Dia menilai bencana yang berulang ini bukan sekadar soal cuaca ekstrem. Ada persoalan struktural yang jauh lebih serius. Menurutnya, banyaknya alih fungsi hutan, tumpang tindihnya izin konsesi, ditambah pengawasan lapangan yang lemah, telah menciptakan bom waktu.

“Apa yang terjadi di Sumatera adalah sinyal keras,” tegasnya.