Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional: Soeharto, Gus Dur, dan 8 Tokoh Lainnya

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, mengimbau masyarakat untuk mengakhiri pro dan kontra terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah sudah sepatutnya diterima oleh seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, meskipun terdapat catatan kekurangan dalam kepemimpinan Soeharto, kontribusinya dalam memajukan perekonomian Indonesia tidak dapat dipungkiri. "Ketika sudah diresmikan oleh pemerintah, itu bukan lagi pro kontra. Kita harus menerima kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai kekurangan, namun lebih banyak jasanya kepada negara ini," ujar Jusuf Kalla di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia juga menambahkan argumennya dengan menyoroti pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada era tersebut. "Setiap orang tentu ada kekurangannya. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Namun, beliau telah membawa negeri ini lebih baik. Dari sisi ekonomi saja, pada zaman Soeharto pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7-8%," tambahnya.

Pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, gelar serupa juga diberikan kepada Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. JK melihat bahwa pola pikir yang sama perlu diterapkan. Setiap tokoh, termasuk Gus Dur, memiliki kekurangan, namun jasa dan peran mereka bagi bangsa jauh lebih besar.