Anggota DPR Nilai PP TUNAS Bentuk Perlindungan Jangka Panjang bagi Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, punya pandangan jelas soal Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Aturan yang dikenal sebagai PP TUNAS ini, menurutnya, bukan cuma sekadar kebijakan biasa. Ia menyebutnya sebagai langkah strategis yang bakal menentukan masa depan bangsa.

Intinya, pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun itu bukan bermaksud mengekang. Dini melihatnya dari sudut lain: ini adalah bentuk perlindungan. Perlindungan jangka panjang.

“Sebagai anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus seorang ibu, saya memandang kebijakan ini bukan sekadar pembatasan, melainkan bentuk perlindungan dan investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Dia merasa khawatir. Di tengah arus digital yang begitu deras, anak-anak justru butuh ruang yang sehat. Ruang untuk tumbuh secara emosional, sosial, dan spiritual. Paparan media sosial sejak dini, dalam pandangannya, berisiko menggerus nilai-nilai dasar yang seharusnya ditanamkan dalam keluarga. Bisa-bisa, interaksi langsung antara orang tua dan anak jadi berkurang. Pembentukan jati diri pun bisa melemah.

Generasi muda, tegas Dini, harus tumbuh dengan cara yang seimbang. Cerdas digital itu penting, tapi karakter yang kuat jauh lebih penting.

Perkuat Peran Keluarga

Di sisi lain, momentum ini harus dimanfaatkan. Penerapan PP TUNAS, bagi Dini, adalah kesempatan emas untuk mengembalikan peran sentral keluarga. Keluarga harus kembali jadi pusat pendidikan utama.

Anak-anak diharapkan bisa lebih banyak hidup di dunia nyata. Belajar empati, merasakan kasih sayang secara langsung, dan memahami tanggung jawab dari interaksi yang riil, bukan virtual.

“Negara hadir untuk memastikan anak-anak kita tidak kehilangan masa kecilnya di balik layar,” katanya.

Ia juga menyinggung soal masa depan kepemimpinan. Kualitas pemimpin nasional nantinya, sangat ditentukan oleh bagaimana karakter anak dibentuk sejak dini.

“Jika sejak dini anak-anak dibimbing dengan nilai-nilai yang kuat, maka kita sedang menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas,” tambahnya.

Aturan Berlaku untuk Platform Digital

Lalu, bagaimana aturannya bekerja? PP TUNAS resmi berlaku efektif mulai 28 Maret 2026. Semua platform digital wajib mematuhi aturan perlindungan anak ini.

Pada tahap awal, kebijakan ini menyasar platform-platform besar. Sebut saja YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Bigo Live, Roblox, dan Threads. Mereka yang pertama harus menyesuaikan diri.