Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional: Soeharto, Gus Dur, dan 8 Tokoh Lainnya

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, mengimbau masyarakat untuk mengakhiri pro dan kontra terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah sudah sepatutnya diterima oleh seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, meskipun terdapat catatan kekurangan dalam kepemimpinan Soeharto, kontribusinya dalam memajukan perekonomian Indonesia tidak dapat dipungkiri. "Ketika sudah diresmikan oleh pemerintah, itu bukan lagi pro kontra. Kita harus menerima kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai kekurangan, namun lebih banyak jasanya kepada negara ini," ujar Jusuf Kalla di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia juga menambahkan argumennya dengan menyoroti pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada era tersebut. "Setiap orang tentu ada kekurangannya. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Namun, beliau telah membawa negeri ini lebih baik. Dari sisi ekonomi saja, pada zaman Soeharto pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7-8%," tambahnya.

Pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, gelar serupa juga diberikan kepada Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. JK melihat bahwa pola pikir yang sama perlu diterapkan. Setiap tokoh, termasuk Gus Dur, memiliki kekurangan, namun jasa dan peran mereka bagi bangsa jauh lebih besar.

"Semua orang mempunyai peran. Ini sama seperti dalam agama. Jika amal lebih banyak daripada dosa, maka Anda masuk surga. Prinsipnya sama, memang ada masalah, tetapi sumbangsihnya kepada bangsa ini lebih banyak," jelas JK.

Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menganugerahkan gelar tersebut kepada sepuluh tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi negara.

Daftar 10 Penerima Gelar Pahlawan Nasional

• KH. Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
• Jenderal Besar TNI Soeharto dari Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
• Marsinah dari Jawa Timur (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
• Mochtar Kusumaatmaja dari Jawa Barat (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
• Rahma El Yunusiyyah dari Sumatera Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
• Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata)
• Sultan Muhammad Salahuddin dari NTB (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
• Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan dari Jawa Timur (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
• Tuan Rondahaim Saragih dari Sumatera Utara (Bidang Perjuangan Bersenjata)
• Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)