JAKARTA – Anggota DPR ternyata paling ogah-ogahan soal lapor harta. Data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, tingkat kepatuhan mereka melaporkan LHKPN ada di posisi terbawah. Padahal, lembaga antirasuah itu terus mengingatkan: anggota parlemen seharusnya bisa jadi contoh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan angka-angka yang cukup mencengangkan. Di sektor yudikatif, tingkat kepatuhan nyaris sempurna, mencapai 99,66%. Eksekutif menyusul di angka 89,06%, lalu BUMN dan BUMD di 83,96%.
Lalu di mana posisi legislatif?
"Sementara itu, tingkat kepatuhan di sektor legislatif masih perlu didorong," kata Budi, Minggu (29/3/2026).
"Capaian pelaporannya baru 55,14%," tambahnya.
Angka itu jelas jauh tertinggal. Padahal, menurut Budi, peran DPR sangat strategis. Mereka punya tangan dalam penganggaran, pengawasan, dan pembuatan undang-undang. Nah, fungsi besar itu semestinya berbanding lurus dengan keteladanan dalam urusan laporkan kekayaan.
Budi menegaskan, LHKPN ini bukan sekadar urusan administrasi belaka. Ini soal komitmen etis. Ini adalah fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, yang bebas dari praktek korupsi.
"Partisipasi aktif seluruh penyelenggara negara sangat dibutuhkan," ujarnya.
"Tanpa itu, sistem pencegahan korupsi sulit diperkuat secara menyeluruh."
Waktunya juga sudah mepet. Saat pernyataan ini disampaikan, hanya tersisa tiga hari menuju batas akhir pelaporan, yaitu 31 Maret 2026. KPK pun mengimbau para pimpinan, baik di kementerian, lembaga, pemda, hingga BUMN, untuk proaktif. Mereka diminta memantau dan memastikan anak buahnya memenuhi kewajiban ini.
"Peran pimpinan kunci," tegas Budi.
"Merekalah yang bisa mendorong kepatuhan dan membangun budaya integritas di tempat masing-masing."
Pelaporan LHKPN dilakukan secara mandiri atau self assessment melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Prinsipnya, setiap orang diminta memiliki kesadaran untuk jujur. Melaporkan apa yang dimiliki secara benar dan lengkap, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Artikel Terkait
Rusia Lancarkan Serangan Rudal Balistik Hipersonik ke Kyiv, Empat Warga Sipil Tewas
Presiden dan Wapres Hibahkan Sapi Limosin Lebih dari Satu Ton untuk Kurban di Masjid Istiqlal
Ledakan Reaktor Polyester di Pabrik Kimia Cilegon Lukai Dua Karyawan
Presiden Teken Perpres PSEL Rp78 Triliun di Tengah Darurat Sampah, Pengamat Nilai Kebijakan Justru Ciptakan Insentif Agar Volume Sampah Tetap Tinggi