Kemenkum Kalbar Tinjau Proses Legislasi, DPRD Sanggau Siapkan 8 Raperda

Pontianak Jumat lalu, tepatnya 12 Desember 2025, suasana di Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau tampak berbeda. Sebuah tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat hadir untuk kunjungan kerja. Agenda utamanya? Sosialisasi sekaligus evaluasi menyeluruh terkait proses penyusunan rancangan peraturan daerah, atau yang biasa kita dengar sebagai Raperda.

Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pihak kunci. Dari sisi DPRD Sanggau, Wakil Ketua Bapemperda Epifania Ratih Kumala Dewi turut hadir memimpin. Mereka duduk bersama dengan para perancang peraturan dari Kanwil Kemenkum, membahas satu hal: bagaimana meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan daerah, terutama yang berasal dari inisiatif dewan.

Menurut sejumlah saksi, diskusi berjalan cukup cair dan konstruktif. Fokusnya jelas, yaitu penguatan proses legislasi di tingkat lokal. Dari paparan yang disampaikan, terungkap bahwa DPRD Sanggau punya agenda yang cukup padat. Untuk tahun 2025 ini saja, mereka telah menetapkan empat Raperda inisiatif. Keempatnya mencakup bidang yang beragam, mulai dari Penyelenggaraan Keolahragaan, Jalan, Perlindungan Kekayaan Intelektual, hingga Peternakan.

Lalu bagaimana dengan tahun depan? Rencananya, akan ada lagi empat Raperda yang diajukan. Salah satu yang menarik perhatian adalah rencana peraturan tentang penetapan hari besar daerah. Ini tentu akan jadi pembahasan yang menarik nantinya.

Di sisi lain, kegiatan semacam ini bukan sekadar formalitas belaka. Tujuannya sangat teknis: memastikan setiap regulasi daerah disusun dengan terencana dan sistematis. Semua harus mengacu pada aturan main yang sudah baku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Peran DPRD di sini sangatlah krusial. Sebagai lembaga legislatif, mereka harus menjamin bahwa setiap kebijakan daerah punya dasar hukum yang jelas, terukur, dan tentu saja, bisa dipertanggungjawabkan.