"Makanya tadi saya harapkan betul, paling tidak para kepala OPD, para Camat ataupun Kepala Bagian, minimal Eselon III nya, Sekretaris atau Kepala Bidangnya untuk benar-benar mengikuti kegiatan ini secara seksama," tuturnya.
Dukungan KPK untuk Perangi Suap dan Pungli
Untuk memastikan efektivitas aturan ini, Ratu Dewa juga menyatakan keinginannya agar implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2025 mendapatkan pendampingan langsung dari Korsupgah KPK.
Kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya pembersihan aparatur. "Sehingga kita memang bisa benar-benar mengurangi gratifikasi, suap maupun pungli yang ada di lapangan," pungkas Wali Kota.
Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Ratu Dewa bertekad menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.
Artikel Terkait
Tragedi Bekkersdal: Sembilan Nyawa Melayang dalam Serangan Brutal di Sebuah Bar
Bobby Nasution Tegaskan Bantuan Beras UEA Tak Dipulangkan, Muhammadiyah yang Salurkan
Pakar Forensik: Pembunuhan Anak Politisi PKS Diduga Substitusi Dendam
Kebakaran Kapuk Muara Hanguskan 14 Rumah, Diduga Bermula dari Korsleting