Tudingan Jual Beli SK Kepengurusan Rp5 Miliar Guncang KNPI Sulsel

Gelombang kontroversi menerpa tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia. Isunya? Praktik jual beli surat keputusan kepengurusan dengan angka yang bikin mata berkedip: lima miliar rupiah. Angka yang fantastis, tentu saja, dan langsung memicu perdebatan sengit di kalangan internal.

Semua ini mencuat ke permukaan tak lama setelah pelantikan Fadel Muhammad Tauphan Ansar sebagai Ketua DPD I KNPI Sulsel untuk periode 2026-2029. Pelantikan yang mestinya mulus, malah dibayangi dinamika panas.

Lalu, dari mana tuduhan ini bermula? Imran, mantan Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Sulsel, yang pertama kali angkat bicara. Dalam sebuah podcast yang dipandu Rijal Djamal, ia melemparkan pernyataan yang cukup mengguncang.

"Harganya disebut mencapai Rp5 miliar. Kalau mau di-SK-kan dan dilantik, ya diminta bayar segitu," ujar Imran.

Ia tak cuma bicara soal angka. Menurutnya, ada pola baru yang mengkhawatirkan di KNPI, sesuatu yang bersifat transaksional. Pola semacam ini, klaimnya, belum pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Bahkan, ia menyebut ada indikasi proses lobi yang melibatkan partai politik dalam urusan SK ini.

Namun begitu, pihak DPP KNPI langsung bereaksi. Bantahan keras datang dari salah satu pengurusnya, Mahmud. Ia menegaskan bahwa semua tuduhan itu tidak benar sama sekali dan berpotensi besar merusak nama baik organisasi yang sudah dibangun puluhan tahun.

"Kami menolak keras tuduhan tersebut. Ini bisa merusak reputasi organisasi dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," tegas Mahmud.

Ia menilai isu ini serius tapi tak berdasar. Mahmud pun meminta semua pihak untuk berhati-hati, jangan sampai menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Hingga saat ini, polemik ini masih terus bergulir. Perbincangan hangat, baik di internal KNPI maupun di kalangan publik Sulawesi Selatan, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Banyak yang berharap ada klarifikasi terbuka. Tujuannya jelas: menjaga transparansi dan, yang paling penting, kepercayaan terhadap organisasi kepemudaan ini. Tanpa itu, semuanya jadi pertanyaan.