Wali Kota Palembang Komitmen Berantas Gratifikasi dengan Perwali No. 16 Tahun 2025

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas praktik gratifikasi di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Komitmen ini disampaikan secara langsung dalam acara Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi.

Kegiatan sosialisasi yang digelar pada Selasa, 4 November 2025 ini mendapat dukungan penuh dari Ratu Dewa. Dalam sambutannya, ia menyebut langkah ini sebagai inisiatif yang baik dari Inspektorat Kota Palembang.

"Ini adalah langkah yang cukup baik dari Inspektorat Kota Palembang kita dalam mensosialisasikan Perwali ini, kaitannya dengan yang mana masuk Gratifikasi yang mana yang tidak," ujar Ratu Dewa.

Implementasi Perwali Anti Gratifikasi di Seluruh OPD

Wali Kota tidak ingin sosialisasi ini berhenti hanya sebagai formalitas. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata Perwali ini di setiap unit kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Makanya tadi saya harapkan betul, paling tidak para kepala OPD, para Camat ataupun Kepala Bagian, minimal Eselon III nya, Sekretaris atau Kepala Bidangnya untuk benar-benar mengikuti kegiatan ini secara seksama," tuturnya.

Dukungan KPK untuk Perangi Suap dan Pungli

Untuk memastikan efektivitas aturan ini, Ratu Dewa juga menyatakan keinginannya agar implementasi Perwali Nomor 16 Tahun 2025 mendapatkan pendampingan langsung dari Korsupgah KPK.

Kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya pembersihan aparatur. "Sehingga kita memang bisa benar-benar mengurangi gratifikasi, suap maupun pungli yang ada di lapangan," pungkas Wali Kota.

Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Ratu Dewa bertekad menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.