Densus 88 Ungkap 70 Anak Diduga Terpapar Ideologi Kekerasan via Komunitas Daring

MURIANETWORK.COM - Sebanyak 70 anak diduga terpapar ideologi kekerasan ekstrem melalui grup komunitas daring True Crime Community (TCC). Temuan ini muncul setelah Densus 88 Antiteror Polri mengungkap keterkaitan dua pelaku aksi kekerasan di sekolah di Jakarta dan Kalimantan Barat dengan komunitas online tersebut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan peringatan serius bagi semua pihak terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peringatan Serius di Ruang Digital

Menanggapi temuan tersebut, Singgih Januratmoko menekankan bahwa kasus ini bukanlah persoalan biasa, melainkan alarm nasional. Ia melihat hal ini sebagai indikasi rapuhnya sistem perlindungan anak di dunia maya, yang memerlukan respons segera dan komprehensif dari berbagai elemen masyarakat.

"Kasus 70 anak yang terpapar TCC ini bukan persoalan biasa. Ini adalah alarm nasional tentang rapuhnya perlindungan anak kita di ruang digital. Anak-anak berada pada fase perkembangan psikologis yang sangat mudah terpengaruh, sehingga paparan konten kekerasan berpotensi membentuk pola pikir dan perilaku yang menyimpang," ungkap Singgih kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Peran Sentral Keluarga dan Sekolah

Menurut politisi dari Fraksi Golkar ini, orang tua memegang peran kunci sebagai garda terdepan. Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya bersifat teknis, seperti memberikan gawai, tetapi harus mencakup pendampingan yang utuh dan komunikasi yang intensif.

"Orang tua harus hadir secara utuh, bukan hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga mendampingi. Mengetahui apa yang ditonton anak, dengan siapa mereka berinteraksi di media sosial, dan apa yang mereka diskusikan di ruang digital adalah bagian dari tanggung jawab bersama," tegasnya.

Di sisi lain, lembaga pendidikan juga dituntut untuk lebih peka. Singgih berpendapat, sekolah harus mampu menjadi tempat yang mendeteksi perubahan perilaku siswa lebih dini. Penguatan pendidikan karakter dan literasi digital yang sehat, menurutnya, menjadi pilar penting pencegahan.

"Sekolah harus mampu mendeteksi gejala dini perubahan perilaku anak, memperkuat pendidikan karakter, serta membangun literasi digital yang sehat. Guru dan konselor perlu dibekali kemampuan untuk membaca tanda-tanda anak yang mulai terpapar konten berbahaya," jelasnya.

Momentum Perkuat Ekosistem Perlindungan Anak

Singgih menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin rasa aman bagi anak. Ia berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem perlindungan anak di era digital yang lebih kokoh, melibatkan sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

"Penanganan tidak boleh semata-mata represif. Pendekatan yang humanis, preventif, dan edukatif harus dikedepankan. Anak-anak yang terpapar adalah korban yang perlu diselamatkan, didampingi, dan dipulihkan," katanya.

"Jika kita gagal melindungi anak hari ini, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Negara, orangtua, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi agar ruang digital tidak menjadi ruang yang membahayakan bagi generasi penerus," imbuh dia.

Fakta Temuan dari Aparat

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mengungkap keterkaitan antara pelaku pelemparan bom molotov di sebuah SMP di Kalimantan Barat dengan pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta. Keduanya terpapar ideologi kekerasan ekstrem melalui grup TCC, meski berada dalam grup yang berbeda.

"(Mereka) satu komunitas, tapi beda grup," kata Jubir Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana.

Mayndra juga mengonfirmasi bahwa jumlah anak yang diduga terpapar mencapai lebih dari 70 orang. Ia menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung untuk mendalami keberadaan grup serupa dan kemungkinan keterlibatan anak-anak lainnya.

"Sesuai dengan dengan jumlah rilis terakhir ada 70 lebih anak, dan saat ini kami masih melakukan pendalaman kepada beberapa grup diduga masih ada banyak anak-anak lain yang terlibat," ucap dia.