Guncang Pasar, Kuota Batu Bara 2026 Dipangkas Hingga 70 Persen

Isu tentang RKAB batu bara 2026 akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Intinya, ada rencana pengetatan suplai nasional yang cukup signifikan. Target produksi tahun depan dipangkas drastis, cuma sekitar 600 juta ton. Bandingkan dengan realisasi 2025 yang diprediksi mencapai 790 juta ton. Jelas, ini langkah besar.

Pemerintah, lewat kebijakan ini, sepertinya ingin mengatasi kelebihan pasokan. Tujuannya ganda: menopang harga batu bara di pasar global sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Menurut analis dari BRI Danareksa Sekuritas dalam riset 4 Februari lalu, pemerintah sedang menyiapkan masa transisi. Tujuannya agar operasional tambang tidak berhenti mendadak begitu saja.

Perusahaan tambang masih diberi ruang bernapas, boleh berproduksi hingga akhir Maret 2026 nanti. Tapi batasnya cuma 25 persen dari target baru. Setelah itu, kuota yang sudah dipangkas itu akan berlaku penuh.

Nah, poin pentingnya menurut BRI Danareksa: ini adalah sinyal pengetatan suplai, bukan indikasi permintaan yang melemah. Dampaknya ke emiten? Langsung terasa. Banyak yang sebelumnya mengajukan RKAB dengan angka agresif, tapi akhirnya dapat persetujuan kuota yang jauh lebih kecil. Risiko utamanya jelas: volume produksi turun, pertumbuhan pendapatan melambat.

Dalam jangka pendek, emiten yang sangat mengandalkan volume produksi besar pasti akan tertekan. Tapi, nggak semuanya hitam. Menurut pandangan BRI Danareksa, kebijakan ini mengubah "permainan".

"Permainan berubah dari sekadar mengejar volume menjadi kemampuan mempertahankan kuota besar saat harga menguat," begitu kira-kira kesimpulan mereka.

Faktanya, harga batu bara global sudah bereaksi. Acuan ICE Newcastle sempat naik sekitar 5 persen ke level USD117 per ton, dan menguat 11 persen sejak awal tahun. Ekspektasi pasokan ketat jadi pemicunya.

"Harga yang lebih baik bisa meningkatkan margin, khususnya bagi emiten dengan kuota yang relatif aman," kata BRI Danareksa.

Lalu, siapa saja yang dianggap berada di "zona aman"? Beberapa nama disebut. PT Adaro Andalan Indonesia (AADI) dinilai relatif aman, dengan produksi utama sekitar 65,2 juta ton dan pemangkasan yang tidak dominan. PT Bumi Resources (BUMI) juga diuntungkan, karena unit KPC dan Arutmin-nya tidak dipangkas. Estimasi produksinya sekitar 74 juta ton, jadi skala besarnya jadi keunggulan di saat pasokan mengetat. PT Indika Energy (INDY) lewat Kideco juga disebut siap menangkap manfaat kenaikan harga, dengan produksi aman sekitar 30 juta ton.

Di sisi lain, nasib beberapa emiten lain terlihat suram. Pemangkasan kuotanya dalam banget. PT Baramulti Suksessarana (BSSR) diperkirakan turun dari 6 juta ton jadi cuma 3,3 juta ton, terpangkas hampir setengahnya. PT Bayan Resources (BYAN) lebih parah, diproyeksikan anjlok dari 80 juta ton menjadi 38 juta ton, minus sekitar 53 persen. PT Indo Tambangraya Megah (ITMG) juga termasuk yang terpangkas signifikan, bahkan disebut lebih dari 50 persen.

Jadi, kesimpulannya sederhana. Pemenang dalam skenario RKAB 2026 ini adalah emiten dengan kuota aman dan volume besar. Mereka punya peluang menjual di harga yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bagi yang kuotanya dipotong habis-habisan, kenaikan harga belum tentu bisa menutupi kerugian akibat hilangnya volume produksi.

Dampak kebijakan ini ternyata sudah merambat ke pasar ekspor. Melansir Reuters, sejak Selasa (3/2) lalu, perusahaan penambang Indonesia menghentikan penawaran batu bara spot. Pembeli di Asia pun kelabakan mencari pasokan dari eksportir terbesar dunia ini.

Kuota produksi yang ditetapkan bulan lalu memang kejam: dipangkas 40 hingga 70 persen dibanding level 2025. Pemerintah bilang ini bagian dari rencana memangkas produksi hampir seperempatnya, demi mendongkrak harga. Tapi, asosiasi industri tentu saja menentang. Mereka memperingatkan risiko PHK besar-besaran dan penutupan tambang.

Wakil Ketua APBI, H. Kristiono, mengonfirmasi ke Reuters.

"Produksi masih berjalan, tetapi tidak pada kapasitas penuh, dan pengapalan batu bara akan dibatasi sampai ada keputusan final terkait kuota pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini kargo spot benar-benar tidak ditawarkan. Kontrak jangka panjang masih dipenuhi, meski beberapa penambang dikabarkan mempertimbangkan pembatalan dengan alasan force majeure.

Ini bukan kali pertama kebijakan Indonesia mengguncang pasar. Larangan ekspor singkat di 2022 dulu sempat melambungkan harga. Kini, dengan Indonesia menyumbang setengah dari ekspor batu bara pembangkit listrik global, efeknya bisa lebih besar. Trader di New Delhi dan Singapura yang enggan disebut namanya mengaku pasokan spot benar-benar hilang, dan kecil kemungkinan kembali normal kuartal ini kecuali ada pelonggaran.

Reaksi harga pun mulai terlihat. Batu bara Indonesia kualitas rendah (4.200 kcal) naik sekitar 7 persen pada Januari. DBX Commodities dari London bahkan memperkirakan, jika produksi dipangkas 20 persen, harganya bisa melonjak 40-70 persen. Untuk kualitas lebih tinggi, kenaikan diperkirakan 10-20 persen.

Seorang trader dari perusahaan utilitas besar Asia bilang, guncangan pasokan ini mendorong pembeli mencari sumber lain yang lebih stabil, seperti dari Jepang, China, dan Korea. Tapi, ada juga faktor yang bisa meredam kenaikan harga.

CEO DBX Commodities, Alexandre Claude, memberi catatan.

"Pembalikan kebijakan akibat tekanan tenaga kerja atau fiskal, perlambatan ekonomi China yang lebih dalam, serta harga gas yang tetap rendah berpotensi meredam kenaikan harga batu bara yang diharapkan," jelasnya.

Vasudev Pamnani, Direktur I-Energy Natural Resources, melihat akan ada guncangan pasokan dan harga jangka pendek bagi pembeli seperti India. Tapi, ia juga punya pandangan lain.

"Namun, jika pemangkasan produksi berlanjut, India memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi impor dari Rusia, Afrika Selatan, dan Mozambik," ujarnya.

Jadi, ceritanya nggak sederhana. Ada tarik-ulur antara niat pemerintah mengatur pasar, tekanan dari industri dalam negeri, dan dinamika respons pasar global. Menunggu keputusan finalnya saja dulu.