Investor Global Berebut Proyek PLTN 7 Gigawatt di Indonesia

Minat global terhadap rencana Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kian menguat. Proyek ini, yang dianggap sebagai langkah strategis, tak hanya soal transisi energi, tapi juga upaya memperkuat bauran energi rendah karbon di dalam negeri. Banyak pihak kini mulai melirik, baik untuk urusan investasi maupun transfer teknologi.

Menurut Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, kejelasan arah kebijakan energi di era pemerintahan baru inilah yang memicu ketertarikan itu.

“Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk memulai proyek tenaga nuklir sebesar tujuh gigawatt. Ini baru, ini benar-benar baru,”

kata Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangrila, Rabu lalu.

Rencananya, pembangunan akan dilakukan bertahap. Dimulai dari kapasitas kecil dulu, baru kemudian ditingkatkan secara signifikan untuk jangka menengah dan panjang. Yang menarik, minat dari berbagai negara terus mengalir bahkan sejak tahap awal ini.

“Awalnya 500 megawatt, seiring waktu hingga 2034 akan menjadi tujuh gigawatt tenaga nuklir. Banyak negara telah menunjukkan niat untuk ikut serta dalam investasi, juga mempelajari teknologi dan sebagainya,”

jelasnya.

Proyek besar ini bukan berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari program kelistrikan nasional yang tercantum dalam RUPTL. Pemerintah punya target ambisius: membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 70 gigawatt dalam satu dekade ke depan. Dan dominasinya akan pada energi bersih.

“Untuk 10 tahun ke depan telah diumumkan bahwa 70 gigawatt akan dibangun,”

ucap Hashim.

Dari angka itu, sekitar 76 persen di antaranya akan bersumber dari energi terbarukan. Lalu, di mana posisi nuklir? Ia ditempatkan sebagai sumber tambahan yang stabil dan rendah emisi. Hashim mengakui, meski nuklir bukan solusi berbasis alam seperti angin atau matahari, dampaknya untuk memangkas emisi karbon sangatlah nyata.

“Sekali lagi, itu adalah bukti kuat komitmen, meskipun bukan solusi berbasis alam, tetapi ramah lingkungan, katakanlah, energi netral karbon,”

tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah tak serta merta meninggalkan sumber energi konvensional. Gas alam masih akan dipakai sebagai tulang punggung transisi, setidaknya untuk menjaga keandalan pasokan listrik agar tetap stabil.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang menurut saya semua pihak menganggapnya sebagai bahan bakar transisi,”

pungkas Hashim.

Jadi, skemanya mulai jelas. Energi terbarukan jadi andalan utama, nuklir sebagai penyangga yang stabil, dan gas alam menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih bersih.