Anggaran Rp808 Miliar Menganggur, Krisis Air Padang Dinilai Gagal karena Lambannya Respons Pemkot

Krisis air bersih di Kota Padang masih jadi perbincangan panas. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, akar masalahnya bukan terletak pada kurangnya perhatian atau anggaran dari pemerintah pusat. Dia justru menuding respons Pemerintah Kota Padang yang dinilainya lamban, bahkan cenderung tidak sigap, dalam menindaklanjuti solusi yang sudah disiapkan.

Pernyataan tegas itu dilontarkan Andre saat mendampingi kedatangan Menteri PU Dody Hanggodo di Bandara Internasional Minangkabau, Rabu lalu. Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumbar Mahyeldi dan sejumlah bupati.

Andre membeberkan, Kementerian PU sebenarnya sudah siap menggarap proyek cepat: membangun hingga 500 sumur bor. Target penyelesaiannya paling lambat Maret 2026. Namun, rencana itu mandek.

"Pemerintah pusat sudah siap bangun 500 sumur bor. Data itu diminta sejak satu bulan lalu, tapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik. Ini yang membuat penanganan krisis air di Padang berjalan lambat,"

tegas politisi Gerindra itu.

Dia menekankan, alasan klasik soal keterbatasan dana sama sekali tidak relevan. Faktanya, dukungan pusat terbilang besar. Hampir Rp100 miliar sudah dikucurkan untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Bahkan, ada anggaran lanjutan senilai Rp708 miliar yang menganggur, dialokasikan untuk penggantian sistem Gunung Pangilun dan proyek Palukahan.

"Bandingkan dengan Padang Pariaman yang mendapat Rp278 miliar dan sudah berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah,"

ujar Andre.

Persoalan ini ternyata sudah naik ke tingkat nasional. Menteri PU Dody Hanggodo mengaku bahkan telah dihubungi oleh Mendagri Tito Karnavian, menyusul laporan darurat dari Gubernur Sumbar.

Di sisi lain, Menteri Dody sendiri menegaskan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tak boleh diabaikan, apalagi jelang Ramadan. Dia mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan cepat.

"Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami sudah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih ini harus selesai,"

kata Dody.

Andre Rosiade pun menutup dengan tekanan. Pemerintah pusat, katanya, sudah menunjukkan komitmen penuh. Sekarang giliran Pemkot Padang yang harus bergerak cepat, agar keluhan warga tidak terus berlarut.

Tanggapan Pemkot: Usulan 264 Titik Sumur Bor

Wali Kota Padang, Fadly Amran, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik tersebut. Dia menjelaskan soal usulan awal lima titik sumur bor yang sempat disorot.

Fadly menyebut, saat ini sudah ada 264 titik yang diusulkan untuk pembangunan sumur bor, tersebar di beberapa kecamatan seperti Kuranji, Padang Timur, dan Lubukilangan.

"Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor,"

ujar Fadly.

"Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,"

sambungnya.

Menurutnya, kekeringan parah baru terjadi pekan lalu. Langkah pertama yang diambil ya penyaluran air via mobil tangki. Dia berharap penanganan krisis ini jadi kerja bareng antara pemkot, provinsi, dan pusat.

"Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?"

ucap Fadly.

"Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa Provinsi berapa karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,"

tutupnya.