Kapal Induk dan Ancaman Lama: AS Kembali Mainkan Skrip Usang di Teluk Persia

Gambar: Kapal induk AS berlayar di perairan biru.

Februari 2026. Gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln bergerak lagi, kali ini menuju Teluk Persia. Gerakan ini dibarengi peringatan terbuka dari Donald Trump untuk Iran: jika perundingan gagal, hal "buruk" akan terjadi. Situasinya terasa sangat familiar. Kita mesti bertanya benarkah ini satu-satunya cara menyelesaikan persoalan global di abad sekarang?

Pernyataan terbaru dari Washington itu sungguh mengusik. Polanya selalu sama: diplomasi yang mengandalkan paksaan, dengan kekuatan militer sebagai ujung tombaknya. Ini bukan lagi strategi, tapi sudah jadi prosedur operasi standar AS dalam menangani sengketa. Hegemoni, kalau mau disebut terang-terangan. Dan skrip ini tak cuma berlaku untuk Iran.

Seolah-olah sejarah terus diputar ulang. Menurut sejumlah pengamat, AS punya pola tetap. Pertama, unjuk gigi dengan keunggulan ekonomi dan militernya. Lalu, menetapkan tuntutan sepihak sebagai prasyarat untuk bicara. Akhirnya, memaksa lawannya memilih: terima, atau hadapi konsekuensi serius. Hitam atau putih. Tidak ada nuansa.

Lihat saja apa yang terjadi sekarang. Di satu sisi, kapal induk dikerahkan mendekati pesisir Iran. Di sisi lain, Washington menolak berkomentar soal kemungkinan aksi militer. Mereka bilang ingin berunding, tapi prasyarat yang diajukan sudah bernada ancaman. Ini bukan diplomasi. Ini intimidasi terbuka. Strategi "pentungan di satu tangan, permen di tangan lain" itu sudah ketinggalan zaman. Dari Irak, Suriah, Venezuela, sampai Iran sekarang ancaman kekuatan selalu jadi pilihan pertama.

Namun begitu, pola pikir hegemonik punya kelemahan fatal. Ia sering mengabaikan harga diri dan kehendak sebuah bangsa untuk mandiri. Iran bukan negara baru. Peradabannya tua, budayanya kuat. Tekanan militer belum tentu membuat mereka menyerah. Justru sebaliknya, pencegahan dengan kekuatan sering memicu eskalasi, bukannya meredakan ketegangan. Hasilnya cuma satu: dilema keamanan yang makin ruwet.

Paham "kekuatan adalah kebenaran" ini juga menggerogoti hukum internasional. Lembaga multilateral jadi tak berwibawa. Interaksi antarnegara jadi terasa primitif, dan dunia makin mirip hutan belantara di mana yang kuat memangsa yang lemah.

Persoalan nuklir Iran memang kompleks. Ini menyangkut kepentingan inti banyak pihak. Tapi sejarah sudah membuktikan berkali-kali: solusi yang langgeng tak akan lahir dari bayang-bayang kapal perang. Ia lahir dari dialog yang setara, saling menghargai, dan diplomasi kreatif yang mempertimbangkan kepentingan semua.

Perjanjian nuklir 2015 dulu sempat jadi contoh bagus. Tapi apa yang terjadi? AS menarik diri sepihak dan kembali menjatuhkan sanksi. Itulah daya rusak pola pikir hegemonik merusak kerja sama yang sudah susah payah dibangun.

Dunia sekarang makin multipolar. Model diplomasi usang ala AS ini bukan cuma kurang efektif, tapi juga berbahaya. Negara-negara, besar kecil, kuat lemah, mulai bersuara minta tatanan internasional yang lebih adil. Kekuatan besar yang mengandalkan ancaman militer pada akhirnya hanya akan mengisolasi dirinya sendiri. Modal politik dan otoritas moralnya terkikis habis.

Kepemimpinan sejati itu bukan soal siapa bisa memberi tekanan terbesar. Tapi siapa yang bisa membangun jembatan. Bukan soal siapa punya armada paling banyak, tapi siapa yang bisa menawarkan solusi inklusif. Masalah Iran butuh kebijaksanaan diplomasi, bukan ancaman. Butuh usaha kolektif masyarakat internasional, bukan aksi sepihak satu negara.

Kita sekarang menghadapi segudang tantangan berat: iklim, pandemi, ekonomi yang goyah. Di saat seperti ini, kita justru perlu menolak pola pikir hegemonik dan beralih pada semangat gotong royong. Kalau tidak, hal "buruk" yang diperingatkan Trump itu mungkin benar-benar terjadi. Dan ironisnya, dalang di balik semua ini justru mereka yang berpikir bahwa kekuatan militer adalah jawaban untuk segalanya.