Umar Hasibuan: Banyak Politisi Terima Suap untuk Amankan Pansus Haji, Level Kejahatannya Setara Iblis dan Firaun

Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan melontarkan kritik keras terhadap lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan korupsi dana dan kuota haji. Melalui pernyataannya di media sosial X (Twitter), Umar mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa sejumlah politikus turut menikmati uang suap dari kasus korupsi haji tersebut.

"Baru tahu kenapa KPK tidak berani tetapkan tersangka kasus korupsi haji. Ternyata banyak politikus terima uang suap untuk amankan pansus haji kemarin," tulis Umar Hasibuan dengan nada geram, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, "Mereka yang terima suap korupsi kuota haji lebih level jahatnya sudah setara iblis, setan, Firaun, Qorun, dan Haman."

Dugaan Korupsi Haji dan Permainan Politik

Pernyataan Umar Hasibuan ini mengguncang ruang publik di tengah sorotan terhadap tata kelola haji yang kerap dikaitkan dengan kepentingan politik dan bisnis. Kritik Umar dianggap membuka kembali luka lama publik terhadap praktik jual beli kuota haji dan penyalahgunaan dana jamaah yang seharusnya dikelola dengan penuh amanah.

Beberapa tahun terakhir, isu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR RI sempat mencuat untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Namun, inisiatif itu tidak pernah berlanjut ke tahap serius. Banyak pihak menduga bahwa Pansus tersebut "didinginkan" oleh kekuatan politik tertentu.

Desakan untuk KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Haji

Menurut Umar Hasibuan, justru di sinilah akar masalahnya: ada permainan uang yang diduga mengalir ke sejumlah anggota dewan agar proses pengusutan berhenti di tengah jalan. "Kalau benar uang suap itu mengalir ke elit politik, ini bukan sekadar pelanggaran hukum — tapi pengkhianatan terhadap amanah umat Islam," ujar Umar dalam unggahan lanjutannya.

Kritik Umar juga menyiratkan bahwa KPK kini menghadapi tekanan politik besar. Ia mempertanyakan kenapa lembaga antirasuah itu seolah kehilangan taring dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi berpengaruh.