Pemangkasan Produksi Batu Bara 70 Persen, Ancaman PHK Massal Mengintai

Ancaman gelombang PHK massal di sektor pertambangan kini mengemuka. Pemicunya adalah keputusan pemerintah yang memangkas target produksi batu bara untuk tahun 2026 hingga 70 persen dalam proses evaluasi RKAB. Hal ini disampaikan langsung oleh Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA).

Menurut mereka, pemotongan yang sedrastis itu bisa bikin usaha tambang jadi nggak ekonomis lagi. Bayangkan, skala produksi yang tiba-tiba menyusut bakal menyulitkan perusahaan menutup berbagai biaya operasional tetap. Belum lagi kewajiban keamanan, lingkungan, dan yang tak kalah serius: cicilan utang ke bank.

"Dengan skala produksi yang terpangkas drastis, perusahaan menghadapi risiko penundaan hingga penghentian sebagian atau seluruh kegiatan operasional,"

Begitu bunyi siaran pers APBI-ICMA yang dirilis Jumat lalu.

"Dampaknya berpotensi langsung pada ketenagakerjaan, termasuk PHK massal di perusahaan tambang, kontraktor, dan perusahaan pendukung lainnya."

Efeknya nggak bakal berhenti di situ. Rantai masalahnya panjang. Kontraktor tambang, perusahaan angkutan, pelayaran, sampai berbagai jasa penunjang lain yang hidupnya bergantung pada aktivitas galimining; semua ikut terancam. Di daerah, program-program sosial perusahaan dan perputaran ekonomi lokal diprediksi bakal ikut lesu.

Yang juga jadi perhatian adalah risiko gagal bayar. Kalau produksi mandek, dari mana perusahaan bayar kredit alat berat atau pinjaman modal kerja? Ini bisa menggoyang stabilitas sektor pembiayaan, khususnya di kantung-kantung ekonomi daerah penghasil batu bara.

Di sisi lain, ada komitmen yang sudah terlanjur dibuat. Perusahaan punya kontrak dengan pembeli, baik untuk ekspor maupun dalam negeri. Produksi yang dipangkas jauh dari rencana awal jelas bikin mereka kesulitan memenuhi kewajiban itu. Ujung-ujungnya bisa kena denda, klaim, atau terpaksa mengajukan force majeure.

Melihat kompleksnya dampak ini, APBI-ICMA pun mendesak pemerintah untuk meninjau ulang angka pemangkasan produksi itu. Mereka berharap ada pertimbangan yang lebih seimbang. Bukan cuma soal target, tapi juga nyawa usaha, kelangsungan operasi, nasib ribuan pekerja, serta denyut perekonomian di daerah-daerah yang bergantung pada batu bara.