Efeknya nggak bakal berhenti di situ. Rantai masalahnya panjang. Kontraktor tambang, perusahaan angkutan, pelayaran, sampai berbagai jasa penunjang lain yang hidupnya bergantung pada aktivitas galimining; semua ikut terancam. Di daerah, program-program sosial perusahaan dan perputaran ekonomi lokal diprediksi bakal ikut lesu.
Yang juga jadi perhatian adalah risiko gagal bayar. Kalau produksi mandek, dari mana perusahaan bayar kredit alat berat atau pinjaman modal kerja? Ini bisa menggoyang stabilitas sektor pembiayaan, khususnya di kantung-kantung ekonomi daerah penghasil batu bara.
Di sisi lain, ada komitmen yang sudah terlanjur dibuat. Perusahaan punya kontrak dengan pembeli, baik untuk ekspor maupun dalam negeri. Produksi yang dipangkas jauh dari rencana awal jelas bikin mereka kesulitan memenuhi kewajiban itu. Ujung-ujungnya bisa kena denda, klaim, atau terpaksa mengajukan force majeure.
Melihat kompleksnya dampak ini, APBI-ICMA pun mendesak pemerintah untuk meninjau ulang angka pemangkasan produksi itu. Mereka berharap ada pertimbangan yang lebih seimbang. Bukan cuma soal target, tapi juga nyawa usaha, kelangsungan operasi, nasib ribuan pekerja, serta denyut perekonomian di daerah-daerah yang bergantung pada batu bara.
Artikel Terkait
BEI Siap Buka Kartu Soal Saham Gorengan dalam Pertemuan Virtual dengan MSCI
Danantara Awasi Langkah Demutualisasi BEI, Siap Ambil Posisi?
Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamax Lebih Murah di Jakarta
Pemerintah Pacu Likuiditas dan Buka Data Pemilik Saham demi Pikat Investor Global