Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kebijakan Kontroversial dan Dampaknya

Kasus hukum dan kebijakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan sejumlah pertanyaan. Berikut rangkuman peristiwa penting seputar kebijakan tersebut.

Vonis Hukum untuk Tom Lembong

Tom Lembong, saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, divonis bersalah dan dipenjara karena menandatangani Permendag Nomor 117 Tahun 2015 tentang impor gula. Kejaksaan menilai kebijakan impor gula yang ia tetapkan keliru dan tidak perlu dilakukan pada saat itu.

Pemberhentian Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan

Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan, mengambil sikap berbeda. Ia menolak menandatangani peraturan menteri (Permenhub) terkait proyek kereta cepat karena dinilai tidak layak. Akibat penolakannya, Jonan kemudian diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Terbitkan Perpres untuk Kereta Cepat

Dengan tekad untuk merealisasikan proyek kereta cepat, Presiden Jokowi akhirnya turun tangan langsung. Ia menandatangani sendiri dua peraturan presiden (Perpres), yaitu Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dampak pada Keuangan Negara

Kini, proyek kereta cepat Whoosh terbukti menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Berdasarkan logika hukum yang diterapkan dalam kasus serupa, terdapat argumentasi bahwa Jokowi berpotensi untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kebijakan yang dinilai ngawur tersebut.

Namun, realitas hukum di Indonesia seringkali dipandang fleksibel. Persepsi masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus kebijakan negara.

Video Terkait Beban Proyek Whoosh

Untuk analisis lebih mendalam, simak video berikut yang membahas beban utang proyek Whoosh.