Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025, dilaporkan berlangsung tegang. Ketegangan ini berpusat pada pembahasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Pemicu ketegangan adalah sikap Danantara yang bersikeras agar cicilan utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Menkeu Purbaya dengan tegas menolak usulan tersebut. Ia menilai langkah itu dapat merusak integritas dan tata kelola keuangan negara. "Mereka ngotot pakai APBN, tapi saya bilang tidak. Itu tidak sehat bagi tata kelola fiskal," tegas Purbaya.
Solusi Bayar Utang Whoosh: Manfaatkan Dividen BUMN
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara sebenarnya memiliki sumber dana lain yang potensial, yaitu dividen BUMN yang nilainya hampir mencapai Rp 90 triliun. Dana sebesar ini, menurutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp 2 triliun.
Purbaya bahkan menyoroti keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen tersebut ke dalam obligasi pemerintah. "Saya sempat kritik, kalau dividen sebanyak itu malah ditaruh di obligasi pemerintah, lalu keahlian Anda apa?" ujarnya. Menanggapi hal ini, Danantara beralasan bahwa penempatan dana itu bersifat sementara karena belum adanya proyek baru dalam tiga bulan terakhir.
Purbaya pun mengusulkan agar pembayaran utang Whoosh dilakukan menggunakan dividen BUMN, bukan APBN. Ia menegaskan bahwa dalam perjanjian dengan China Development Bank (CDB), tidak ada klausul yang mewajibkan pemerintah menanggung utang tersebut. "Saya sudah negosiasi juga dengan CDB, yang penting struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya tidak masalah kalau Danantara yang bayar," jelasnya. Akhirnya, Danantara berjanji akan mengkaji ulang usulan tersebut dan meninjau alokasi dividen untuk proyek-proyek produktif.
Penolakan Keras Purbaya: APBN Bukan untuk Bayar Utang KCJB
Meski ada janji kajian ulang, Purbaya menegaskan sikapnya tidak akan berubah. "Saya sudah putus, tidak mau gunakan APBN untuk Whoosh," tegasnya. Sikap keras ini didorong oleh laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menunjukkan tekanan besar akibat beban utang proyek Whoosh.
Anak usaha KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), bahkan mencatat kerugian signifikan, yakni Rp 4,19 triliun pada 2024 dan Rp 1,62 triliun di semester I-2025. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan langkah bersama Danantara untuk mencari solusi, seraya menyebut situasi ini sebagai "bom waktu". Dalam konteks ini, keputusan Purbaya menolak penggunaan APBN dinilai sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas fiskal Indonesia.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
Korban Tewas Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 15 Orang, AHY Tinjau Langsung Evakuasi
Pemancing Tewas Terseret Arus Pasang di Bawah Jembatan Suramadu, Rekannya Selamat Babak Belur
Prakiraan Cuaca Makassar Hari Ini: Berawan Sejak Pagi, Hujan Ringan Disertai Petir Mengintai Siang hingga Malam
Stok Beras Nasional Melimpah hingga 5 Juta Ton, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pangan ke 33 Juta Penerima