Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025, dilaporkan berlangsung tegang. Ketegangan ini berpusat pada pembahasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Pemicu ketegangan adalah sikap Danantara yang bersikeras agar cicilan utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Menkeu Purbaya dengan tegas menolak usulan tersebut. Ia menilai langkah itu dapat merusak integritas dan tata kelola keuangan negara. "Mereka ngotot pakai APBN, tapi saya bilang tidak. Itu tidak sehat bagi tata kelola fiskal," tegas Purbaya.
Solusi Bayar Utang Whoosh: Manfaatkan Dividen BUMN
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara sebenarnya memiliki sumber dana lain yang potensial, yaitu dividen BUMN yang nilainya hampir mencapai Rp 90 triliun. Dana sebesar ini, menurutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp 2 triliun.
Purbaya bahkan menyoroti keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen tersebut ke dalam obligasi pemerintah. "Saya sempat kritik, kalau dividen sebanyak itu malah ditaruh di obligasi pemerintah, lalu keahlian Anda apa?" ujarnya. Menanggapi hal ini, Danantara beralasan bahwa penempatan dana itu bersifat sementara karena belum adanya proyek baru dalam tiga bulan terakhir.
Artikel Terkait
Pasca Banjir Bandang, Pidie Jaya Dihantui Krisis Kesehatan dan Kelumpuhan Rumah Sakit
Bobby Nasution dan Raja Juli Antoni Didesak Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumut
Permintaan Maaf BNPB Hanya untuk Bupati, Korban Banjir Bandang Tapsel Masih Menunggu
Rehabilitasi Prabowo Bebaskan Ira Puspadewi dari Cekal dan Tahanan KPK